Jumlah ASN Pemkab Cianjur berkurang 543 orang karena pensiun

Cianjur (ANTARA) - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mencatat jumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur berkurang sebanyak 543 orang pada 2026 karena memasuki masa pensiun.

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian (PPIK) BKPSDM Cianjur Andi Juandi di Cianjur, Jumat, mengatakan ASN yang pensiun berasal dari berbagai kelompok jabatan, mulai dari guru, tenaga kesehatan, pelaksana hingga pejabat struktural.

Menurut dia, berkurangnya jumlah ASN tersebut menyebabkan sejumlah formasi, terutama tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan pelaksana, mengalami kekosongan.

"Seharusnya ada pengadaan pegawai, namun kondisi fiskal saat ini sangat terbatas. Tahun ini juga tidak ada pengadaan baik PPPK maupun CPNS karena Pemkab Cianjur tidak mengusulkan formasi," katanya.

Baca juga: ASN Pemkab Cianjur diwajibkan mendonorkan darahnya dua bulan sekali

Ia menjelaskan kebutuhan tenaga kesehatan masih dapat dipenuhi secara terbatas melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang memiliki kewenangan mengangkat pegawai sesuai ketentuan.

Namun untuk tenaga pendidik, pemerintah daerah tidak dapat mengangkat guru honorer sehingga kekurangan guru berpotensi terus terjadi apabila tidak ada penambahan ASN baru.

Karena itu, BKPSDM menilai perlu adanya pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada tahun mendatang untuk mengisi kekurangan pegawai di lingkungan Pemkab Cianjur.

"Kalau struktural pasti selalu ada karena ada proses pelantikan. Namun untuk jabatan pelaksana dan jabatan fungsional jumlahnya akan terus berkurang apabila tidak ada pengadaan pegawai," katanya.

Andi mengatakan proses pengusulan pensiun ASN dan PPPK yang memasuki batas usia pensiun telah dilakukan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Menurut dia, BKN juga telah menerbitkan Surat Keputusan pensiun bagi ASN yang memasuki masa purnatugas.

"Kami akan terus berkonsultasi dengan pemerintah pusat terkait kebijakan formasi maupun pengadaan pegawai selanjutnya karena kondisi keuangan daerah dan fiskal saat ini masih terbatas," katanya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.