Depok (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok Jawa Barat melakukan pendataan Sensus Ekonomi tahun 2026 yang dilakukan secara door to door oleh petugas pencacah lapangan (PPL) dan petugas pengawas lapangan (PML).
Kepala BPS Kota Depok Agus Marzuki di Depok, Rabu mengatakan, pihaknya bersama tim telah melakukan pendataan ke sejumlah pejabat di Kota Depok.
Mulai dari Wali Kota Depok Supian Suri, Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah, Ketua DPRD Kota Depok Ade Supriyatna hingga Ketua Kejaksaan Negeri Kota Depok Arif Budiman yang merupakan warga Depok.
Untuk Kepala Polres Metro Depok dan Komandan Kodim (Dandim) 0508/Depok tidak dilakukan pendataan karena bukan warga Kota Depok.
"Kami sudah lakukan wawancara langsung kepada sejumlah pejabat dan juga menandatangani piagam pencanangan pelaksanaan sensus ekonomi Kota Depok," ungkapnya.
Agus menambahkan, timnya juga melakukan door to door kepada seluruh pelaku usaha dan masyarakat di Kota Depok.
Dikatakannya, setelah dilakukan pendataan dan proses wawancara, dilakukan penempelan stiker sensus ekonomi.
"Pendataan akan terus dilakukan hingga Agustus mendatang. Mari dukung pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026," ujarnya.
Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berlangsung pada 1 Mei hingga 31 Agustus 2026.
Program ini mendata seluruh pelaku usaha di Indonesia secara door-to-door untuk memetakan kondisi ekonomi nasional, termasuk usaha mikro, UMKM, perusahaan skala besar, sektor pertanian, hingga ekonomi digital.
Pewarta: Feru LantaraEditor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
