Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyatakan 350 Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) yang aktif di seluruh wilayah Indonesia, mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui pengelolaan perkebunan berkelanjutan.
"Jadi kita punya 350-an DMPG itu sudah terbukti. Konsepnya adalah pembasahan, kemudian ada kegiatan juga untuk revegetasi, menanam tumbuhan. Selain itu, juga harus ada revitalisasi ekonomi masyarakat karena untuk menjaga alam itu pasti dia harus punya manfaat ekonomi," kata Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan KLH/BPLH Sigit Reliantoro saat mendampingi Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat kunjungan ke Kabupaten Palalawan, Riau, Kamis.
Ia menjelaskan, di beberapa tempat masyarakat diberdayakan untuk menanam berbagai komoditas hingga peternakan sebagai bagian dari pemberdayaan DMPG tersebut.
"Itu contohnya ada nanas, maka kita bantu nanas, kita bantu kambing, kita bantu kolam dan sebagainya karena ini kalau misal disekat itu sebetulnya dia bisa jadi kolam ikan juga, jadi yang seperti itu, tetapi tentu ditanya masyarakat maunya apa, enggak bisa kita langsung 'Oh iya, tanam begini,' tetap harus ditanya maunya apa mereka, kita desain, terus kita fasilitasi," kata Sigit.
Sementara itu Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat kunjungan ke Kabupaten Palalawan, Riau,, untuk melihat pembangunan sekat kanal di lahan gambut yang berguna untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Jumhur menegaskan, Indonesia membutuhkan 540 ribu sekat kanal agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dapat ditekan hingga nol. Ia menegaskan, fakta berbagai wilayah di tanah air sebagian besar memiliki lahan gambut tidak bisa dihindari, dan lahan gambut apabila tidak digenangi secara terus-menerus, sementara pada saat yang sama terus disinari oleh matahari, maka lahan tersebut berpotensi menjadi panas dan bisa terbakar.
"Kalau bicara Indonesia, kita perlu membangun sekat kanal supaya kebakaran bisa direduksi mendekati nol, dibutuhkan membangun sekat kanal sebanyak 540 ribu, nah, kita baru membangun sekarang total sekitar 50 ribu, jadi masih baru 10 persen, maka tentu perlu pembiayaan, edukasi," katanya.
Saat pembangunan sekat kanal, Jumhur juga menekankan pentingnya penggantian kemungkinan terganggunya masyarakat di sekitar, sehingga penghitungan anggaran dibutuhkan untuk pembangunan tersebut yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat.
Pewarta: Lintang Budiyanti PrameswariUploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
