Pemkab Bekasi targetkan pembangunan infrastruktur fisik pada semester kedua 2026

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menargetkan pembangunan infrastruktur fisik pada semester kedua tahun anggaran 2026 dapat dimulai awal Juli sebagai upaya akselerasi meski di tengah kondisi kenaikan bahan baku material maupun harga minyak.

"Saya ingin per 1 Juli pembangunan sudah mulai berjalan. Jangan sampai terlalu lama tertahan. Kalau memang perlu dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan, segera diselesaikan agar program yang sudah direncanakan bisa segera dilaksanakan," kata Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja di Cikarang, Jabar, Kamis.

Ia meminta seluruh perangkat daerah terkait untuk mempercepat proses administrasi dan tahapan kegiatan yang masih berlangsung agar target pelaksanaan pembangunan bisa tercapai tepat waktu sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Baca juga: Pemkab Bekasi realisasikan 106 titik pekerjaan infrastruktur jalan senilai Rp192 miliar
Baca juga: Pemkab Bekasi ajukan izin ke Kemendagri perbaiki infrastruktur terdampak banjir

Dia menegaskan pembangunan harus tetap berjalan meskipun dihadapkan pada berbagai dinamika, termasuk kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan sejumlah material konstruksi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan proyek fisik di lapangan.

"Pembangunan tidak bisa berhenti karena itu saya minta seluruh perangkat daerah segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kegiatan yang sudah direncanakan dapat direalisasikan," katanya.

Menurutnya, kenaikan harga BBM berdampak pada sejumlah kegiatan pembangunan karena mempengaruhi komponen biaya yang telah disusun dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Kondisi tersebut perlu segera diantisipasi agar tidak menghambat pelaksanaan proyek.

Baca juga: Pemkab Bekasi percepat proses perbaikan infrastruktur terdampak banjir di sejumlah titik

Asep meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera melakukan pemetaan dan analisis terhadap dampak kenaikan harga tersebut sekaligus menyiapkan skema penyesuaian yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Saya minta TAPD segera bergerak melakukan pemetaan dan menghitung dampak yang terjadi. Jika memang diperlukan penyesuaian, segera dilakukan agar pembangunan tetap bisa berjalan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari," katanya.

Dirinya mengakui kenaikan harga material berpotensi mempengaruhi volume pekerjaan yang dapat dilaksanakan. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan tertundanya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah daerah.

"Bisa saja ada penyesuaian volume pekerjaan karena harga material mengalami kenaikan. Yang penting pembangunan tetap berjalan dan seluruh prosesnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan," kata dia.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.