Kota Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai dasar memperkuat kebijakan pengembangan usaha dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran di daerah tersebut.
Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim usai pendataan Sensus Ekonomi 2026 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor, Selasa, mengatakan data yang dihasilkan dari sensus tersebut akan menjadi pijakan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi daerah.
"Saya mengajak seluruh masyarakat Kota Bogor untuk membuka pintu seluas-luasnya bagi petugas BPS agar seluruh aktivitas ekonomi yang ada dapat tercatat dengan baik," ujar Dedie.
Menurut dia, keberhasilan sensus tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS, tetapi juga memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat dan aparatur wilayah, mulai dari lurah, camat, RT, RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), hingga Karang Taruna.
Dedie menjelaskan data yang akurat akan membantu pemerintah memahami kondisi dan perkembangan sektor usaha di Kota Bogor, sehingga program pembangunan ekonomi dapat dirancang sesuai kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha.
Sensus Ekonomi 2026 dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dengan mengusung tagline "Mencatat Ekonomi Indonesia". Kegiatan tersebut berlangsung hingga 31 Agustus 2026 melalui metode pendataan langsung ke masyarakat dan pelaku usaha.
Kepala BPS Kota Bogor Raden Gandari Adianti Aju Fatimah mengatakan pendataan terhadap Wali Kota Bogor menjadi penanda dimulainya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Bogor.
"Pendataan perdana kami awali dengan mendata kepala daerah. Setelah itu akan dilanjutkan kepada Wakil Wali Kota dan kemudian secara door to door kepada masyarakat serta pelaku usaha di seluruh wilayah Kota Bogor," katanya.
Ia mengimbau masyarakat menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan informasi yang benar agar data yang dihimpun menjadi akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Gandari, kualitas data yang dihasilkan akan sangat menentukan ketepatan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional.
Pewarta: M Fikri SetiawanEditor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
