Kota Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota Bandung menyiapkan sejumlah langkah efisiensi operasional menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax yang mulai berlaku pada 10 Juni 2026.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan kenaikan harga BBM merupakan kondisi yang harus dihadapi bersama dengan melakukan penghematan dan penyesuaian pola penggunaan energi, baik di lingkungan pemerintah maupun masyarakat.
“Belanja operasional nanti memang ada beberapa yang akan dikurangi, seperti makan minum dan perjalanan dinas. Penurunannya bisa cukup signifikan karena kita harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini,” ujar Farhan di Bandung, Kamis.
Menurut dia, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengendalikan harga BBM. Namun, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak kenaikan biaya operasional yang ditimbulkan.
Karena itu, Farhan mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat untuk mulai menerapkan pola konsumsi energi yang lebih hemat, termasuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
“Saya sedang berpikir, mungkin para pegawai Pemkot Bandung akan didorong untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi saat berangkat ke kantor,” kata dia.
Ia menilai efisiensi operasional menjadi langkah penting agar beban pengeluaran akibat kenaikan harga BBM tidak semakin membesar.
“Kita memang tidak punya kontrol terhadap harga. Tetapi kita bisa menjaga agar jangan sampai menjadi konsumen yang boros. Itu yang bisa kita kendalikan bersama-sama,” katanya.
Farhan mengungkapkan salah satu dampak yang paling dirasakan Pemkot Bandung adalah meningkatnya biaya operasional pengangkutan sampah yang sangat bergantung pada penggunaan bahan bakar.
Menurut dia, kendaraan operasional pengangkut sampah menggunakan bahan bakar dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan BBM bersubsidi sehingga kenaikan harga akan berpengaruh langsung terhadap anggaran pemerintah daerah.
“Hal yang paling mengkhawatirkan bagi Pemkot Bandung sekarang adalah biaya BBM untuk pengangkutan sampah. Kendaraan operasional menggunakan bahan bakar yang harganya mencapai Rp24 ribu per liter. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami,” katanya.
Meski demikian, Farhan memastikan kebijakan efisiensi tersebut tidak akan mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat.
“Kita harus beradaptasi dengan situasi yang ada. Yang penting pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan baik, sementara pengeluaran operasional bisa lebih terkendali,” katanya.
Pewarta: Rubby Jovan PrimanandaUploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
