Pemkab Karawang kembali raih opini WTP, 11 kali beruntun sejak 2015

Karawang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025.

"Alhamdulillah, Karawang kembali meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)," kata Bupati Karawang Aep Syaepuloh, dalam keterangannya di Karawang, Selasa.

Penghargaan tersebut menjadi yang ke-11 kalinya diraih Pemerintah Kabupaten Karawang secara berturut-turut sejak tahun 2015.

Prosesi penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat kepada Bupati Karawang H Aep Syaepuloh di Kantor BPK Jawa Barat, Bandung, pada Selasa.

Bupati mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemkab Karawang yang selama ini berupaya menjaga pengelolaan keuangan daerah tetap baik dan transparan.

Menurut dia, penghargaan tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih serta akuntabel.

Disebutkan, Pemkab Karawang akan terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah agar kepercayaan publik tetap terjaga.

Opini WTP merupakan penilaian tertinggi dari BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Predikat ini menunjukkan laporan keuangan telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan dan dinilai wajar tanpa adanya pengecualian.

Dengan raihan WTP, Karawang kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketua DPRD Karawang Endang Sodikin mengapresiasi keberhasilan Pemkab Karawang yang kembali meraih opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Tahun ini menjadi pencapaian istimewa karena Karawang berhasil mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut sejak 2015," katanya.

Menurut Endang, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara baik dan akuntabel, yang juga didukung fungsi pengawasan DPRD.

"Ke depan tentu kita ingin prestasi ini terus dipertahankan. Yang terpenting, anggaran daerah dapat digunakan secara tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat," katanya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.