Pemkab Subang siapkan ASN khusus bertugas selesaikan administrasi dana BOS

Subang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Subang, Jawa Barat menyiapkan aparatur sipil negara yang secara khusus bertugas menyelesaikan administrasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Bupati Subang Reynaldy Putra dalam keterangannya di Subang, Rabu menyampaikan selama ini penggunaan dana BOS seringkali menjadi objek pemeriksaan atau audit Badan Pemeriksa Keuangan.

"Kondisi ini menjadi beban tersendiri bagi kepala sekolah," katanya.

Reynaldy mengatakan tidak menutup mata atas beban kepala sekolah dalam penyusunan administrasi berupa surat atau laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS.

Untuk itu pihaknya kini tengah mendesain agar setiap sekolah memiliki aparatur sipil negara pendamping untuk menyelesaikan hal administrasi di sekolah. Sehingga kepala sekolah bisa fokus dalam membenahi lingkungan sekolahnya masing-masing.

“Kadang bukan karena nakal, tapi memang ada kepala sekolah yang tidak mengerti cara mengelola keuangan, cara mengelola dana sehingga asal-asalan dalam membuat surat pertanggungjawaban," kata dia.

Dengan demikian, setiap kepala sekolah dapat lebih fokus melakukan pembenahan sekolahnya, karena nantinya urusan administrasi atau laporan penggunaan dana BOS dapat diselesaikan oleh aparatur sipil negara pendamping sekolah.

"Saya ingin kepada sekolah fokus saja terhadap pembenahan sekolahnya. Untuk urusan laporan pertanggungjawaban atau administrasi pengguna dana BOS nanti kita siapkan ASN pendamping," katanya.

Selain itu, pihaknya akan menghapus Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan. Sehingga tidak ada lagi perantara komunikasi antara kepala sekolah dengan Dinas Pendidikan.

"Saya tidak ingin ada lagi via antara kepala sekolah dengan Dinas Pendidikan yang dijembatani Korwil dalam berkomunikasi atau berkoordinasi," katanya.

Hal tersebut dilakukan untuk menghapus salah satu unsur penyebab penyelewengan dana BOS.

"Pengelolaan dana BOS selama ini memang masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten Subang. Untuk itu, kami akan berupaya meminimalisasi penyimpangan penggunaan dana BOS melalui penghapusan Korwil Dinas Pendidikan serta menyiapkan ASN (aparatur sipil negara) yang bertugas menangani administrasi di sekolah," katanya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.