Pemkab Bandung perketat pengawasan lalu lintas hewan kurban dari luar daerah

Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Jawa Barat, memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban dari luar daerah untuk mencegah masuknya penyakit hewan menular.

Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Bandung Ina Dewi Kania di Bandung, Selasa, mengatakan fokus pemeriksaan akan dilakukan di wilayah Nagreg karena tingginya lalu lintas hewan kurban dari arah timur.

“Untuk lalu lintas hewan ini kita tempatkan di Nagreg, ya. Pasokan luar daerah kebanyakan dari Jawa Tengah dan Timur. Di sana kita plot pengawasan khusus untuk hewan yang akan masuk ke Bandung,” katanya.

Dirinya menjelaskan bahwa pengawasan lalu lintas hewan menjadi salah satu fokus utama karena wilayahnya merupakan salah satu sentra lalu lintas perdagangan hewan kurban di wilayah Bandung Raya dengan ratusan titik distribusi.

Baca juga: Petugas pemeriksa hewan kurban mulai diterjunkan di Karawang

Ia juga menambahkan bahwa pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan di titik masuk sebelum hewan didistribusikan ke sekitar ratusan lapak penjualan yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Bandung.

Jika ditemukan hewan tidak memenuhi syarat kesehatan, pemerintah daerah menyiapkan fasilitas karantina di Rumah Potong Hewan (RPH) Baleendah untuk pemeriksaan lanjutan.

“Jika terjadi seperti itu (tidak memenuhi syarat), kita punya rumah potong hewan di Baleendah. Jadi nanti akan kita tempatkan di sana, dikarantina dulu. Di sana ada dokter hewan dan paramedik yang mengawasi,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Ina menjelaskan bahwa sekitar 40 persen kebutuhan hewan kurban tahun ini yang mencapai kisaran 29.868 hingga 31.231 ekor dipenuhi dari peternak lokal Kabupaten Bandung, sementara sisanya masih didatangkan dari luar daerah seperti Jawa Timur dan Bali.

Baca juga: Pemkot Bandung kerahkan 184 petugas periksa kesehatan dan kelayakan hewan kurban
Baca juga: Pemkot Cimahi kerahkan 30 petugas lakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban

“Kalau perbandingannya sekitar 40 persen dari Kabupaten Bandung sendiri, sisanya dari luar daerah, produksi kita merupakan salah satu sentra juga jadi banyak yang dikirim ke luar daerah juga,” katanya.

Dengan proyeksi jumlah kebutuhan tersebut, dirinya memperkirakan pola pasokan akan masih serupa, yakni tetap mengandalkan kombinasi antara produksi lokal dan suplai dari luar daerah, terutama untuk memenuhi kebutuhan hewan yang sesuai ketentuan.

Selain pengawasan lalu lintas hewan, pihaknya juga menyiapkan sistem pelayanan kesehatan hewan melalui 10 Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) yang masing-masing melayani sekitar 3 kecamatan, serta layanan rutin Senin–Jumat dan kunjungan lapangan pada hari tertentu, serta pengerahan 66 petugas ke lokasi penjualan.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang beredar di masyarakat dalam kondisi sehat, aman, dan sesuai ketentuan syariah.