Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, merealisasikan 106 titik pekerjaan infrastruktur jalan berstatus jalan kabupaten yang tersebar di 23 wilayah kecamatan dengan alokasi pembiayaan senilai Rp192 miliar.
"Pengerjaan sudah bisa dimulai awal bulan depan," kata Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Bekasi Henri Lincoln di Cikarang, Rabu.
Ia mengaku ada keterlambatan pada proses lelang proyek infrastruktur fisik jalan akibat penyesuaian regulasi.
Apabila tahun lalu kontrak kerja sudah diterima rekanan pada Februari namun pada 2026, hingga awal Mei 2026 ini masih dalam tahap persiapan lelang.
Pihaknya menargetkan tahapan lelang dapat dilakukan pada akhir Mei, baik melalui sistem katalog elektronik maupun Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sehingga awal Juni 2026 pekerjaan sudah bisa dilaksanakan.
Ia menjelaskan pekerjaan mencakup rekonstruksi, pelebaran serta pemeliharaan rutin maupun berkala dengan output optimal untuk meningkatkan kenyamanan pengguna jalan meski alokasi anggaran tahun ini turun signifikan dibandingkan periode tahun 2025 yang mencapai Rp297 miliar.
Menurut dia, penurunan anggaran dipengaruhi sejumlah kendala teknis dan regulasi. Kewajiban penggunaan e-Katalog versi 6 dengan skema mini kompetisi serta perubahan aturan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) memaksa revisi ulang perencanaan yang telah disusun tahun sebelumnya.
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) turut menekan biaya konstruksi. Dampaknya, harga material seperti aspal, beton dan lapisan pondasi agregat (LPA) ikut melonjak.
"Target panjang jalan otomatis terkoreksi. Dari rencana satu kilometer, sekarang berpotensi hanya terealisasi sekitar 800 meter," katanya.
Kepala Bidang Pembangunan Jalan pada Dinas SDABMBK Kabupaten Bekasi Dede Chairul menambahkan secara keseluruhan, Kabupaten Bekasi memiliki 281 ruas jalan dengan panjang sekitar 1.077 kilometer.
Dari jumlah tersebut, 70 persen dalam kondisi baik, sementara 30 persen atau sekitar 300 kilometer mengalami kerusakan.
Dengan kemampuan penanganan rata-rata 50 kilometer per tahun, pemerintah daerah membutuhkan waktu hingga enam tahun untuk menuntaskan persoalan klasik jalan rusak, belum termasuk potensi kerusakan baru akibat minim pemeliharaan.
Prioritas pembangunan tahun ini difokuskan di wilayah utara, khususnya Kecamatan Babelan dan Tarumajaya yang memiliki tingkat kerusakan tinggi.
Sejumlah ruas yang ditangani mencakup Jalan Baru Tanggul Bahagia dan Lingkar Babelan, serta Ruas Bojong Karatan-Marunda hingga Batas Kota Bojong Karatan-Buni Bakti.
Sementara pembangunan di wilayah selatan difokuskan pada koridor Bojongmangu hingga Sukamukti yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor.
Pihaknya juga membuka akses partisipasi publik melalui platform digital untuk pelaporan jalan rusak.
"Seluruh wilayah kecamatan tetap mendapatkan intervensi, tapi prioritas kami berbasis skala tingkat kerusakan," kata dia.
Pewarta: Pradita Kurniawan SyahEditor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
