Depok (ANTARA) - Inovasi pembiayaan melalui skema Green Waqf Sukuk (GWS) atau Sukuk Wakaf Hijau dinilai menjadi solusi strategis untuk mempercepat investasi energi surya nasional sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat lokal.
Kepala Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Dr. Luthfi Hamidi dalam diskusi kelompok terpumpun (Focus Group Discussion/FGD) menyatakan bahwa kendala utama transisi energi saat ini adalah desain pembiayaan yang belum menjangkau komunitas dikarenakan pola pembiayaan yang ada masih bersifat dari atas ke bawah (top-down) dan bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Masalahnya bukan hanya kekurangan dana, tetapi desain pembiayaan kita memang belum menjangkau komunitas. Ini yang menciptakan kesenjangan besar," ujar Luthfi dalam keterangan yang diterima, Rabu.
Ia menambahkan, pengembangan energi surya menghadapi tantangan ekosistem pembiayaan yang terfragmentasi, belum adanya peta jalan (roadmap) nasional yang terukur, serta keterbatasan tenaga teknis di tingkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan terintegrasi yang menggabungkan aspek pembiayaan, kelembagaan, dan peningkatan kapasitas masyarakat.
Senada dengan hal tersebut, Perwakilan Muslims for Shared Action on Climates Impact (MOSAIC) Hidayat Tri Sutardjo menilai pelibatan masyarakat dalam kepemilikan energi sangat krusial. Ia meyakini pengelolaan energi secara mandiri oleh warga akan menggerakkan roda ekonomi lokal secara signifikan.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jasa Keuangan Sosial Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Dwi Irianti Hadiningdyah menekankan pentingnya pendanaan campuran (blended finance) syariah. Skema ini mengintegrasikan sukuk negara, sukuk korporasi, serta dana sosial seperti zakat dan wakaf.
"Ke depan kita bisa mengembangkan skema pendanaan campuran antara sukuk dengan instrumen keuangan sosial syariah, sehingga pembiayaan proyek energi terbarukan dapat dilakukan secara lebih inovatif dan berkelanjutan," kata Dwi.
Berdasarkan simulasi, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 1 megawatt (MW) memerlukan investasi sekitar Rp17 miliar. Dengan biaya listrik rata-rata (level rata-rata biaya energi/levelized cost of electricity) sebesar Rp618 per kilowatt jam (kWh), angka ini lebih kompetitif dibandingkan tarif listrik umum. Secara sosial, setiap Rp1 investasi diproyeksikan mampu menghasilkan manfaat sosial sebesar Rp1,75 bagi masyarakat.
Sementara itu, Tenaga Ahli Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi Roy Abimanyu menyebut koperasi sebagai pintu masuk paling realistis untuk mengimplementasikan proyek ini. Koperasi dinilai memiliki basis anggota dan struktur operasional yang kuat di tingkat tapak.
Roy mengingatkan agar implementasi proyek tidak perlu menunggu penyempurnaan regulasi baru, melainkan mengoptimalkan kerangka hukum yang tersedia. Ia juga menekankan pentingnya rasa memiliki (sense of ownership) agar program tetap berkelanjutan, di mana skema wakaf dapat memperkuat keterikatan masyarakat terhadap infrastruktur energi yang dibangun.
Pewarta: Feru LantaraUploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
