Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memprioritaskan bantuan keuangan desa untuk pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sampah di 416 desa sebagai upaya mempercepat pembangunan dari tingkat paling bawah.
Bupati Bogor Rudy Susmanto usai rapat bantuan keuangan akselerasi desa bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Pendopo Bupati, Cibinong, Rabu, mengatakan pembangunan Kabupaten Bogor harus dimulai dari desa karena dampaknya lebih luas dan langsung dirasakan masyarakat.
“Kalau Dinas PUPR membangun jalan sepanjang 20 kilometer, desa walaupun hanya membangun satu kilometer, kalau dikali 416 desa hasilnya menjadi sangat besar,” kata Rudy.
Ia menjelaskan, Pemkab Bogor saat ini tengah menyempurnakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Peraturan Bupati terkait bantuan keuangan infrastruktur desa agar realisasinya lebih spesifik dan tepat sasaran.
Baca juga: Pemkab Bogor sosialisasikan aturan Bantuan Keuangan Desa
Baca juga: Pemkab Bogor membahas kenaikan Bantuan Keuangan Desa jadi Rp1,5 miliar
Menurut dia, penyempurnaan tersebut penting karena tahun anggaran telah memasuki Mei sehingga pelaksanaan program harus segera dipercepat.
Selain pembangunan jalan desa, bantuan keuangan juga diarahkan untuk pembangunan drainase, kegiatan sosial ekonomi kemasyarakatan, serta pengelolaan sampah di tingkat desa.
Rudy menuturkan, pengelolaan sampah menjadi perhatian utama karena Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk sekitar 6,19 juta jiwa menghasilkan sekitar 3.000 ton sampah per hari.
Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup baru mampu mengangkut sekitar 1.500 ton sampah per hari dengan biaya operasional mencapai lebih dari Rp100 miliar per tahun.
Baca juga: Pemkab Bogor mulai cairkan bantuan Samisade Rp406 miliar
Karena itu, Pemkab Bogor mendorong desa untuk mampu mengelola sampah secara mandiri agar lebih efektif, efisien, sekaligus memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat.
“Kami ingin desa menjadi lebih bersih, lebih sehat, dan pengelolaan sampah bisa menjadi potensi pendapatan ekonomi di tingkat desa masing-masing,” ujar dia.
Selain itu, Pemkab Bogor juga menekankan program wajib minimal satu sarjana di setiap desa serta penguatan data desa digital yang akan dikolaborasikan bersama Dinas Komunikasi dan Informatika.
Menurut Rudy, data desa digital penting untuk mempercepat pelayanan publik dan mendukung pembangunan berbasis kebutuhan riil masyarakat di setiap wilayah.
Ia berharap seluruh program tersebut dapat segera diimplementasikan di 416 desa dan 19 kelurahan agar pembangunan Kabupaten Bogor berjalan lebih merata dan berkelanjutan.
Pewarta: M Fikri SetiawanUploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
