Jakarta (ANTARA) - Pemerintah meminta dukungan organisasi kemasyarakatan, termasuk Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), untuk membantu menekan kemiskinan di sektor pangan yang dinilai masih menjadi tantangan besar nasional.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan sekitar 30 persen kemiskinan di Indonesia berada di sektor pangan, sehingga upaya percepatan pengentasannya membutuhkan kolaborasi lintas pihak.
Hal itu disampaikan Zulkifli Hasan saat menerima kunjungan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LDII di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Graha Mandiri, Jakarta, Selasa.
“Dukungan dan kerja sama dengan berbagai ormas, terutama LDII, harapannya dapat mempercepat dan mengentaskan kemiskinan,” kata Zulkifli Hasan.
Ia menegaskan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi persoalan pangan, terutama yang berkaitan dengan ketahanan pangan masyarakat dan kesejahteraan kelompok rentan.
Menurut dia, keterlibatan organisasi masyarakat yang memiliki jaringan hingga tingkat akar rumput menjadi penting untuk memperkuat program pemerintah di bidang pangan dan lingkungan.
Ketua Umum DPP LDII Dody Taufiq Wijaya menyatakan pihaknya siap mendukung program pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan karena sejalan dengan program pengabdian LDII untuk bangsa, khususnya pada bidang ketahanan pangan dan lingkungan.
“Kunjungan kami hari ini memperbarui kerja sama LDII dengan Menko Bidang Pangan dan Lingkungan Hidup yang sudah ada sebelumnya,” ujar Dody.
Ia menjelaskan LDII telah menjalankan program kemandirian pangan yang dimulai dari lingkungan pondok pesantren, salah satunya melalui pemanfaatan sorgum sebagai bahan pangan alternatif di pondok pesantren binaan LDII.
Menurut Dody, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan berbasis komunitas sekaligus mendorong diversifikasi pangan di tengah tantangan global.
Dalam pertemuan tersebut, Dody juga menyampaikan hasil pelaksanaan Musyawarah Nasional X LDII 2026 serta memperkenalkan susunan kepengurusan baru organisasi tersebut.
Ia menyebut kepengurusan baru membawa semangat kerja yang lebih cepat, lincah, dan adaptif dalam menghadapi dinamika geopolitik global yang terus berkembang.
“Visi dan misi kepengurusan baru ini bergerak lebih cepat, lincah, trengginas, agile dalam menyikapi dinamika geopolitik global yang dinamis,” katanya.
Dody menambahkan, langkah awal setelah menerima amanah kepengurusan baru adalah kembali menjalin silaturahim dengan para pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, tokoh organisasi kemasyarakatan, hingga tokoh agama.
“Langkah awal pada minggu pertama setelah diamanahi itu adalah menyambung silaturahim kembali,” ujarnya.
Pewarta: M Fikri SetiawanUploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
