Pemkab Bogor validasi PBI JK nonaktif untuk jaga keberlanjutan UHC

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, melakukan validasi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) nonaktif guna menjaga keberlanjutan Universal Health Coverage (UHC) di wilayah tersebut.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika di Cibinong, Senin, mengatakan data menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan, termasuk untuk memastikan keberhasilan program UHC di Kabupaten Bogor.

Langkah itu dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor melalui rapat koordinasi pelaksanaan ground check terhadap peserta PBI JK nonaktif sebagai upaya memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan iuran jaminan kesehatan.

“Data menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan. Karena itu, kolaborasi dengan BPS dan seluruh perangkat daerah sangat penting agar data yang digunakan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk dalam mendukung keberhasilan program UHC di Kabupaten Bogor,” ujarnya.

Baca juga: Pemkab Bogor tingkatkan anggaran JKN hingga Rp895 miliar pada 2026 demi UHC 100 persen

Menurut Ajat, Kabupaten Bogor memiliki tantangan besar dalam pengelolaan data sosial, termasuk dinamika tingkat kesejahteraan masyarakat dan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial.

Oleh karena itu, ia menegaskan pelaksanaan ground check menjadi bagian penting untuk memperkuat kualitas data sosial ekonomi masyarakat sebagai dasar pengambilan kebijakan, khususnya dalam menjaga keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat.

“Ini bukan hanya tugas satu instansi, tetapi kerja bersama. Kita ingin memastikan masyarakat yang benar-benar berhak tetap mendapatkan haknya, terutama dalam kepesertaan PBI JK yang menjadi bagian penting dari UHC,” katanya.

Kepala BPS Kabupaten Bogor Bambang Pamungkas mengatakan pihaknya terus mendorong penguatan kualitas data melalui verifikasi lapangan dan pembaruan data berbasis kondisi riil masyarakat.

Baca juga: BPJS: Pemkab Bogor komitmen capai UHC 100 persen

Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, DPMD hingga pendamping sosial di lapangan menjadi kunci agar data penerima bantuan tetap akurat.

“Data bukan hanya angka, tetapi dasar kebijakan. Jika data tidak akurat, maka kebijakan juga akan meleset. Karena itu ground check ini menjadi sangat penting, termasuk dalam mendukung keberlanjutan program UHC di Kabupaten Bogor,” ujarnya.

Dalam forum tersebut juga dibahas sejumlah tantangan pelaksanaan ground check PBI JK nonaktif yang masih berjalan di lapangan, mulai dari percepatan proses, pemerataan capaian, hingga peningkatan kualitas verifikasi agar tidak terjadi kesalahan sasaran dalam penetapan kepesertaan.