Menteri PKP dorong terobosan pembiayaan rumah susun subsidi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mendorong terobosan pembiayaan rumah susun atau rusun subsidi.

Dirinya menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema baru pembiayaan rumah susun pada tahun ini. Hal tersebut menjadi langkah penting mengingat realisasi pembangunan rumah susun dalam beberapa tahun terakhir masih relatif terbatas dibandingkan kebutuhan yang ada.

"Dalam lima tahun terakhir, realisasi rumah susun masih sekitar 140 unit, sementara rumah tapak subsidi tahun lalu mencapai 278 ribu unit. Ke depan, kami mendorong adanya terobosan pembiayaan, baik untuk rumah susun maupun rumah tapak subsidi agar capaian program semakin meningkat, termasuk target yang lebih tinggi pada tahun depan,” ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia mengapresiasi kinerja BP Tapera yang dinilai telah menunjukkan progres positif dalam mendorong sektor pembiayaan perumahan.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal penting untuk menghadirkan terobosan skema pembiayaan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

“Tapera sangat bagus. Ini hasil kerja keras Pak Heru dan seluruh tim," katanya.

Selain itu, Ara menegaskan bahwa capaian pembangunan rumah tapak subsidi menunjukkan tren positif, dengan realisasi mencapai ratusan ribu unit pada tahun sebelumnya.

Ke depan, penguatan skema pembiayaan diharapkan dapat semakin mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Kementerian PKP menegaskan, komitmennya untuk terus memperkuat skema pembiayaan perumahan dan meningkatkan kualitas hunian masyarakat melalui program-program yang tepat sasaran, adaptif, dan berkelanjutan.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan, komitmennya untuk menghadirkan kebijakan rumah susun (rusun) subsidi yang berpihak pada rakyat melalui proses yang inklusif dan partisipatif.

Ara menyatakan bahwa sebelum penandatanganan kebijakan, pemerintah secara aktif menyerap masukan dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari masyarakat, perbankan, pengembang, kontraktor, hingga lembaga seperti Danantara dan Kantor Staf Presiden (KSP).

Dalam rancangan kebijakan tersebut, pemerintah memastikan sejumlah terobosan penting untuk mempermudah akses masyarakat terhadap hunian vertikal bersubsidi.

Salah satu poin utama adalah kepastian tenor pembiayaan hingga 30 tahun dengan suku bunga yang diupayakan sebesar 6 persen.

Selain itu, sistem pembangunan rusun subsidi akan menggunakan skema inden yang telah mendapat dukungan dari perbankan, pengembang, serta lembaga terkait.

Tidak hanya dari sisi pembiayaan, pemerintah juga menghadirkan inovasi dalam aspek desain dan kelayakan hunian.

Luas unit rusun subsidi akan diperluas hingga maksimal 45 meter persegi, dari sebelumnya hanya berkisar 21 hingga 36 meter persegi. Dengan skema ini, unit rusun dimungkinkan memiliki dua hingga tiga kamar, sehingga lebih layak bagi keluarga.

Ara juga menekankan pentingnya mendengar langsung suara penghuni rusun, khususnya terkait biaya pengelolaan seperti Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL), tarif listrik dan air.

Dirinya juga menerima berbagai usulan dari perbankan terkait skema lanjutan seperti rent to own dan pengembangan secondary market untuk rusun subsidi guna memperluas akses kepemilikan hunian bagi masyarakat.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.