Kabupaten Bogor (ANTARA) - Guru Besar Ilmu Ekonomi Kebijakan Pertanian IPB University Prof Sahara yang juga merupakan Direktur dan Peneliti International Trade Analysis and Policy Studies (ITAPS) menyoroti ketimpangan manfaat dalam Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Prof Sahara di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu, menilai, dalam ruang lingkup komitmen ART, Amerika Serikat (AS) memperoleh keuntungan yang lebih terstruktur dan sistemik, sementara Indonesia masih cenderung berbasis komoditas.
Menurut dia, AS tidak hanya diuntungkan dari peningkatan ekspor produk bernilai tinggi seperti pertanian, energi, dan manufaktur, tetapi juga dari penguatan sektor perdagangan digital, arus data lintas batas, transparansi regulasi, hingga perlindungan hak kekayaan intelektual.
“Indonesia perlu berhati-hati dalam mengonversi akses pasar menjadi transformasi industri yang berkelanjutan dan berdaulat. Penghapusan kebijakan non-tarif, seperti TKDN, berpotensi memicu risiko deindustrialisasi jika tidak diantisipasi dengan kebijakan penguatan industri dalam negeri,” kata Prof Sahara.
Ia menjelaskan, sektor jasa, khususnya jasa pemastian, memiliki peran strategis dalam menjaga kepentingan nasional di tengah arus perdagangan global yang semakin terbuka.
Sektor tersebut, lanjutnya, tidak hanya memastikan produk impor memenuhi standar kesehatan dan keselamatan, tetapi juga menjadi instrumen kedaulatan dalam mengendalikan arus barang sesuai prioritas pembangunan nasional.
Di sisi lain, masuknya produk pertanian dari AS ke Indonesia berpotensi memengaruhi keberlanjutan program swasembada pangan serta mengubah peta perdagangan.
Kondisi tersebut, menurut Prof Sahara, juga dapat memicu respons dari negara mitra dagang lainnya yang berpotensi memengaruhi keseimbangan pasar global.
Dari perspektif sektoral, ia melihat peluang bagi Indonesia untuk melakukan diversifikasi ekspor ke pasar non-tradisional seperti Chile, Australia, Jepang, dan Kanada yang telah memiliki kerangka kerja sama perdagangan seperti CEPA dan RCEP.
Namun demikian, untuk pasar seperti Meksiko dan Brasil, ekspansi dinilai masih menghadapi kendala karena belum adanya perjanjian dagang komprehensif, sehingga masih bergantung pada skema tarif most favoured nation (MFN).
Prof Sahara juga menyoroti tantangan domestik yang masih membayangi daya saing Indonesia, terutama tingginya biaya logistik yang mencapai sekitar 23,5 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Selain itu, biaya tenaga kerja, kualitas infrastruktur, serta faktor kelembagaan dan regulasi yang berbiaya tinggi turut menjadi hambatan struktural bagi peningkatan daya saing nasional.
Karena itu, ia menegaskan pentingnya analisis dampak ART dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan pasca-penandatanganan, dengan mempertimbangkan dinamika global yang terus berubah.
Pewarta: M Fikri SetiawanUploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
