Ketua DPRD sebut aspirasi masyarakat jadi fondasi utama APBD Bogor 2027

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara menegaskan aspirasi masyarakat menjadi fondasi utama dalam penyusunan APBD Kabupaten Bogor tahun anggaran 2027.

Sastra menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD tingkat Kabupaten Bogor bersama Bupati Bogor Rudy Susmanto dan jajaran perangkat daerah di Sekretariat Daerah, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Ia menjelaskan, Musrenbang RKPD merupakan tahapan akhir dari rangkaian perencanaan pembangunan yang sebelumnya dimulai dari tingkat desa hingga kecamatan.

“Ini merupakan tahapan dari kita melaksanakan musrenbang desa, musrenbang kecamatan, kemudian ditindaklanjuti oleh Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten Bogor,” ujarnya.

Baca juga: DPRD Bogor tekankan sinergi regulasi untuk pendidikan unggul
Baca juga: DPRD Bogor sidak Dishub, soroti PAD nol dari KIR gratis

Menurutnya, seluruh program yang nantinya masuk dalam APBD 2027 merupakan hasil dari berbagai usulan masyarakat yang disampaikan melalui musrenbang maupun reses anggota DPRD di daerah pemilihan masing-masing.

“Kebetulan dari musrenbang ini aspirasi dari seluruh rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Bogor yang sudah melaksanakan reses di daerah pemilihan masing-masing telah disampaikan,” jelasnya.

Ia menegaskan, pembentukan postur APBD tidak dilakukan secara instan, melainkan melalui tahapan perencanaan yang disusun sejak satu tahun sebelumnya.

“Jadi pada saat postur APBD terbentuk, bukan serta-merta program tersebut muncul, tetapi memang melalui tahapan penyusunan satu tahun sebelumnya,” ungkapnya.

Baca juga: DPRD Bogor: ASN harus jadi contoh kepatuhan bayar pajak

Sementara itu, Bupati Bogor Rudy Susmanto menyatakan penyusunan APBD 2027 tetap akan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Selain itu, pemerintah daerah juga berkomitmen melanjutkan program bantuan keuangan (bankeu) desa pada tahun 2027 guna mendukung pembangunan di tingkat desa.

“Kami fokusnya adalah pertama hak dasar masyarakat harus dilaksanakan, kemudian bankeu desa akan kita lanjutkan di 2027. Mudah-mudahan mendapat dukungan dari seluruh jajaran DPRD Kabupaten Bogor,” kata Rudy.