Pemkab Bekasi tingkatkan cakupan perlindungan jaminan tenaga kerja ekosistem desa

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berkomitmen meningkatkan cakupan perlindungan jaminan tenaga kerja bagi pekerja pada ekosistem desa sebagai upaya mewujudkan universal coverage guna mencapai keadilan serta kesejahteraan sosial, khususnya di wilayah itu.

"Kami melaksanakan monitoring dan evaluasi kepesertaan pada ekosistem desa guna mewujudkan universal coverage perlindungan jaminan sosial tenaga kerja," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi Imam Santoso di Cikarang, Senin.

Ia mengatakan kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi Cikarang dengan tujuan meningkatkan kesadaran sekaligus mendorong peran aktif para pihak terkait untuk memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja hingga tingkat desa.

Desa memiliki peran strategis dalam mendukung tercapainya perlindungan sosial secara menyeluruh. "Melalui kegiatan ini, kami berharap pemerintah desa dapat semakin aktif dalam mendorong masyarakat, khususnya pekerja rentan, untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.

Pada kesempatan itu, ia menegaskan komitmen untuk terus melakukan koordinasi serta sosialisasi kepada Kasi Pemerintahan Desa di setiap kecamatan agar menjalankan Keputusan Bupati Bekasi terkait kepesertaan perangkat desa dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

"Khususnya di Kecamatan Tarumajaya dan Kecamatan Pebayuran. Dua kecamatan ini berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi menjadi sasaran awal program tersebut," katanya.

Baca juga: Klaim BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi Cikarang Rp395,34 miliar semester I

Kepala Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi Cikarang Andriyanda Damayanta mengatakan empat dari 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi telah mencapai 100 persen kepesertaan.

"Masih terdapat dua kecamatan yang belum mendaftarkan perangkat desanya, sehingga belum terlindungi BPJS Ketenagakerjaan," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi Cikarang Muhyiddin Dj menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mencapai universal coverage.

"Universal coverage tidak dapat tercapai tanpa dukungan penuh dari pemerintah daerah hingga tingkat desa. Kolaborasi ini menjadi langkah penting dalam memastikan seluruh pekerja mendapatkan perlindungan yang layak," katanya.

Pria yang akrab disapa Indhy itu mengatakan kegiatan monitoring dan evaluasi ini diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai tantangan serta peluang dalam implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan di desa.

"Hasil dari kegiatan ini selanjutnya akan menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan kepesertaan masyarakat," katanya.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan, diharapkan perlindungan terhadap pekerja, khususnya di sektor informal dan wilayah desa, dapat berjalan semakin optimal, merata dan berkelanjutan.