Navigasi strategis Indonesia di balik perang narasi AS-Israel dan Iran

Jakarta (ANTARA) - Di bawah cakrawala politik dunia yang kian mendung, garis batas antara benturan fisik dan perang informasi kini menjadi semakin kabur. Kondisi ini menciptakan medan tempur baru.

Medan tempur baru ini bersifat tak kasat mata, tapi sangat menentukan arah masa depan. Konflik antara Amerika Serikat-Israel dan Iran yang meletus di penghujung Februari 2026 membuktikan hal tersebut secara nyata kepada dunia.

Peristiwa ini bukan sekadar eskalasi kekuatan militer di kawasan Timur Tengah, tapi merupakan simfoni persepsi yang dirancang dengan sistematis untuk membentuk cara publik global melihat, memahami, dan menilai realitas.

Ketegangan melibatkan ketiga aktor utama tersebut menunjukkan adu narasi bergerak jauh lebih cair. Ia bahkan lebih menentukan arah kebijakan dunia dibandingkan manuver militer lapangan.

Pertempuran informasi ini bukan lagi bumbu pelengkap bagi sebuah konflik. Ia adalah alat utama untuk mengendalikan pandangan publik, menggalang dukungan internasional, hingga memengaruhi stabilitas ekonomi.

Konflik segitiga ini membuktikan, bahwa di balik setiap serangan, narasi bekerja sebagai "senjata". Strategi ini mampu membentuk opini dunia dan melegitimasi setiap tindakan yang terjadi di medan laga.

Siapa yang mampu menguasai cerita sering kali memegang kendali strategis yang tidak terlihat. Kekuatan inilah yang menentukan cara dunia memandang kedaulatan dan batas-batas keamanan kawasan.

Sejak ketegangan memuncak, masing-masing pihak membangun versi kenyataannya sendiri-sendiri.

AS menekankan langkah militernya sebagai upaya menjaga stabilitas kawasan dan kepentingan energi global yang lebih luas.

Washington menempatkan setiap tindakan militer sebagai langkah pencegahan demi ketertiban dunia. Narasi ini dirancang agar dukungan mitra strategis tetap solid di bawah tatanan hukum internasional.

Di sisi lain, Israel menyebut operasi militernya sebagai respons defensif terhadap ancaman langsung. Bagi Tel Aviv, perlindungan keamanan nasional adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar.

Sementara itu, Iran menempatkan diri dalam posisi mempertahankan kedaulatan dari tekanan luar. Teheran memandang setiap langkahnya sebagai hak membela diri yang sah sesuai Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Narasi sebagai instrumen stabilitas dan geopolitik

Menurut Peneliti Pusat Kajian Geopolitik dan Pertahanan Universitas Al-Azhar Indonesia, Heri Herdiawanto, konflik tersebut sejatinya adalah alat stabilisasi internal. Ketegangan luar negeri sering dikonstruksi sebagai "perpanjangan tangan" untuk menjaga kekuasaan di dalam negeri.

Bagi Israel, narasi "ancaman eksistensial" Iran digunakan untuk menyatukan dukungan rakyat. Strategi ini memaksa oposisi untuk tetap berada di belakang pemerintah demi kelangsungan negara tersebut.

Di Washington, narasi kepemimpinan global digunakan untuk menjustifikasi bantuan militer yang mahal. Isu ini menjadi komoditas politik krusial dalam memperebutkan simpati pemilih di Amerika Serikat.

Bagi Teheran, narasi "perlawanan" adalah kunci legitimasi rezim di tengah sanksi ekonomi. Citra pemimpin poros perlawanan ini efektif membangkitkan nasionalisme guna mengalihkan ketidakpuasan rakyat terhadap ekonomi.

Sementara itu, Pengamat Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, menyoroti dinamika pertempuran narasi yang terjadi di berbagai level. Di tingkat Dewan Keamanan PBB, narasi pihak Amerika Serikat dan Israel cenderung mendominasi.

Dominasi tersebut menyebabkan serangan mereka sering kali luput dari kritik internasional. Namun, di level Majelis Umum PBB, narasi Iran justru lebih berhasil menanamkan pemahaman tentang pertahanan diri.

Iran meyakinkan negara pengimpor minyak bahwa langkah militernya sah secara hukum internasional. Rezasyah juga mencatat adanya pergeseran sikap yang cukup signifikan di negara-negara Gerakan Non-Blok (GNB).

Meski memahami AS-Israel sebagai agresor, negara GNB baru berani menguatkan dukungan. Hal ini terjadi setelah muncul dorongan masif dari masyarakat di dalam negeri mereka masing-masing secara luas.

Pergeseran aliansi global pun kian dinamis. Heri mencatat bahwa konflik itu menjadi ujian bagi kohesi blok BRICS+ dalam menyikapi perubahan mendadak geopolitik dunia saat ini.

Beberapa negara anggota memilih posisi mengedepankan hukum internasional murni, sementara yang lain menunjukkan "keheningan strategis". Langkah ini diambil demi menjaga keseimbangan hubungan pertahanan dan ekonomi dengan semua pihak.

Dinamika ini menemukan titik uji strategisnya di Selat Hormuz. Sekitar 20 persen pasokan minyak dunia melewati jalur sempit ini, sehingga fluktuasi narasi di kawasan tersebut menjadi pemicu instan bagi instabilitas harga energi di pasar global secara luas.

Menjaga fakta: diplomasi informasi Indonesia

Indonesia menempuh langkah strategis melalui fungsi diplomasi Kementerian Luar Negeri dan peran navigasi informasi LKBN ANTARA. Langkah ini diambil untuk menjaga ruang publik tetap jernih dari distorsi.

Sinergi ini memastikan posisi diplomasi Indonesia tetap berpijak pada referensi fakta yang akurat dan tidak provokatif. Hal tersebut krusial guna menangkal hasil rekayasa AI yang sering muncul saat krisis.

Kementerian Luar Negeri RI secara konsisten mendorong deeskalasi di berbagai forum internasional. Langkah ini diperkuat oleh komitmen ANTARA dalam menyajikan pemberitaan faktual guna mendorong penyelesaian konflik secara damai.

Direktur Utama Perum LKBN ANTARA, Benny Siga Butarbutar, menekankan bahwa pemberitaan bukan sekadar menyampaikan informasi, melainkan harus memperkuat sikap resmi pemerintah Indonesia yang tegas menentang peperangan serta dampak destruktifnya terhadap kemanusiaan dan ekonomi global.

Menurut dia, penting untuk menyebarkan berita kredibel secara masif guna membendung konten manipulatif yang sering kali memperkeruh suasana.

Sikap tegas Indonesia juga perlu dieskalasi menjadi tekanan politik internasional yang lebih luas dengan merangkul negara-negara yang memiliki prinsip serupa.

Dalam upaya ini, Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat. Sebagai Ketua Developing Eight (D-8) periode 2026-2027, Indonesia berada di posisi strategis untuk memperkuat suara kolektif negara-negara berkembang, sembari melibatkan perspektif kawasan melalui aliansi di ASEAN dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Dorongan suara kolektif tersebut diharapkan mampu membawa pihak-pihak bertikai kembali ke meja perundingan, guna menembus keraguan diplomatik dengan tawaran solusi konkret demi mengakhiri kehancuran ekonomi dan sipil.

ANTARA juga menerapkan sistem verifikasi ketat untuk memastikan setiap laporan tetap akurat. Penempatan jurnalis di Arab Saudi untuk memantau secara langsung perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah, menjadi bukti komitmen Indonesia menyajikan fakta lapangan yang kuat.

Jika dunia hanya dipenuhi kabar burung, tatanan internasional akan bergeser. Perdamaian nantinya bukan lagi dijaga oleh hukum, melainkan oleh rasa saling takut.

Peperangan abad ke-21 membuktikan bahwa wilayah paling berharga yang diperebutkan bukan lagi sekadar tanah. Wilayah tersebut adalah cara dunia memahami kenyataan dan bagaimana narasi membangun masa depan.

Pada akhirnya, kejernihan fakta adalah benteng terakhir perdamaian dunia. Indonesia memilih berdiri sebagai pelita, memastikan bahwa kebenaran tetap memiliki kedaulatannya sendiri di tengah badai kepentingan global.