Krisis Timteng momentum China-ASEAN kuatkan kerja sama transisi energi

Jakarta (ANTARA) - Duta Besar China untuk ASEAN Wang Qing mengatakan krisis energi saat ini, yang dipicu perang di Timur Tengah, dapat menjadi momentum bagi China dan ASEAN untuk menguatkan kerja sama di bidang transisi energi.

Dubes Wang menyatakan Rencana Pembangunan Lima Tahun ke-15 China, yang baru-baru ini ditetapkan untuk periode 2026-2030, menekankan transisi energi hijau sebagai salah satu fokus pembangunan nasional China.

"Saya pikir hal tersebut memberi peluang baru untuk kerja sama antara China dan ASEAN," kata Dubes Wang dalam pertemuan dan dialog bersama media dan wadah pemikir di Jakarta, Kamis.

Dampak dari blokade de facto atas Selat Hormuz, di tengah konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, dunia terguncang akibat rantai pasok migas dari kawasan Teluk hampir terhenti sepenuhnya. Menurut Wang, China pun tak luput dari dampak tersebut.

Namun demikian, tambahnya, mengingat China selama ini terus mendorong transisi menuju energi terbarukan melalui pemanfaatan tenaga surya, air, dan angin; negeri tirai bambu itu saat ini berada di posisi lebih baik untuk mengatasi tantangan tersebut.

"Saat ini, lebih dari 50 persen dari listrik yang disalurkan kepada pengguna di negara kami sudah berasal dari sumber terbarukan," kata Dubes Wang.

Dia menyebutkan salah satu aspek energi yang dapat dikolaborasikan bersama ASEAN adalah pengembangan sistem penyimpanan energi lebih baik, karena salah satu isu dalam pemanfaatan energi ramah lingkungan adalah kestabilan pasokan.

Wang pun mengungkapkan keterbukaan China untuk berkolaborasi dengan negara-negara ASEAN dalam memastikan pasokan energi terbarukan semakin stabil dan dapat diandalkan, dengan harga lebih terjangkau dan dapat diterima industri.

Sementara itu, negara tetangga Indonesia sekaligus pemegang keketuaan ASEAN tahun ini, Filipina, menjadi negara pertama yang secara resmi menetapkan darurat nasional akibat gangguan rantai pasok energi global menyusul konflik di kawasan Teluk.

Pernyataan darurat yang diteken pada Selasa (24/3) oleh Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. tersebut memberi dasar bagi pengaktifan respons nasional untuk memulihkan kestabilan pasokan energi dan mencegah dampak ekonomi dari kenaikan harga bahan bakar di Filipina.

Ketika Filipina menyatakan darurat energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) RI, Rabu (25/3), menyampaikan bahwa kondisi pasokan energi Indonesia aman, baik untuk bahan bakar minyak (BBM) maupun elpiji.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.