Jakarta (ANTARA) - Dalam GETI DAY 2026 yang digelar di Jakarta, Selasa, terungkap bahwa pemerintah Indonesia harus segera membuat kebijakan yang berpihak pada Green Energy Transition yang terbarukan dan mengurangi dampak energy karbon atau dekarbonisasi.
Institute for Essential Services Reform (IESR) bekerja sama dengan Kedutaan Besar Inggris (British Embassy), secara resmi menggelar Green Energy Transition Indonesia DAY 2026 (GETI DAY 2026)
GETI DAY 2026 merupakan forum strategis yang mempertemukan para pembuat kebijakan, pakar energi, dan sektor swasta untuk mendiskusikan peta jalan transisi energi terbarukan di Indonesia, khususnya dalam konteks kemitraan internasional dan inovasi teknologi hijau terkini.
Energy hijau terbarukan memang bukanlah alternatif saat perang mengguncang pasar energi fosil, seperti minyak atau liquefied natural gas (LNG).
CEO Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa dalam keterangannya, Rabu menyebut energi baru hanya berguna sebagai diversifikasi sumber energi yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia setidaknya sejak 2007.
"Pengembangan energi terbarukan sudah masuk ke dalam strategi penyediaan energi kita lewat strategi diversifikasi energi. Jadi diversifikasi itu ada dua, satu macamnya jumlah baurannya yang tadinya energi fosil ditambah energi terbarukan dan ragam-ragamnya," ujar Fabby
"Ragam-ragamnya juga diperbanyak bukan cuma di fosil, tetapi juga ada energi terbarukan. Energi terbarukan itu ada di dalam negeri. Kita enggak harus impor."
Fabby mengatakan bahwa risiko energi Indonesia terbilang cukup besar saat ini di tengah perang Iran yang masih berkecamuk. "Ada disrupsi terhadap pasokan minyak mentah dan juga produk BBM [bahan bakar minyak] serta LPG [liquified petroleum gas] risikonya tinggi," beber Fabby.
Menurutnya, ada tiga penyebab mengapa energi Indonesia begitu rentan. Pertama, cadangan energi RI disebut Fabby terlalu sedikit. Sebelumnya, Bahlil mengklaim seluruh stok minyak mentah, BBM, dan LPG berada di atas standar minimum nasional, yakni 21 hari.
Kedua, lanjut Fabby, produksi minyak domestik mungkin hanya mampu memenuhi 50%—60% dari total kebutuhan, sedangkan ketergantungan minyak cukup tinggi. "Sehingga ketergantungan dari impornya tinggi itu juga bikin rentan," ujarnya.
Ketiga ialah kerentanannya itu sendiri. Risiko energi Indonesia itu sendiri berasal dari komposisi bauran energi, yang masih didominasi oleh energi fosil.
Energy hijau perlu digenjot lagi guna mengurangi ketergantungan pada energy carbon dan fosil. Terlebih dengan adanya perang Iran vs Israel-AS yang dampaknya mulai terasa mengkhawatirkan.
Pada diskusi GETI DAY 2026, Dominic Jermey, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor-Leste menegaskan GETI menjadi program yang strategis untuk ke depannya.
Dominic menyampaikan seiring dengan berakhirnya program Green Energy Transition Indonesia (GETI), pihaknya secara aktif mencari peluang strategis lainnya guna melanjutkan tujuan utama GETI.
"Wawasan tentang Green Energy Transisi ini sangat penting karena saat ini Indonesia berada pada momentum krusial di mana sistem energi global sedang bergeser, minat investor terus meningkat, dan Indonesia memiliki kapasitas untuk memperluas sumber daya yang ada. Transisi energi bukan sekadar keharusan lingkungan, melainkan lebih kepada kebutuhan imperatif ekonomi untuk pertumbuhan hijau, jalan menuju inovasi, daya saing industri, serta penyediaan lapangan kerja terampil bagi generasi mendatang," ujar Dominic.
Sementara itu Farah Heliantina, Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia mengatakan Implementasi transisi energi telah memiliki payung hukum yang jelas melalui berbagai dokumen kebijakan, seperti Asta Cita Presiden terkait ketahanan energi, RUKN, RPJMN, dan berbagai regulasi turunan lainnya. Dengan demikian, tantangan utama saat ini bukan lagi pada regulasi, tetapi bagaimana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif.
"Dari sisi pendanaan, sebenarnya terdapat berbagai sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan. Salah satunya adalah skema Just Energy Transition Partnership (JETP) dengan total komitmen sekitar USD 21,4 miliar. Dalam skema ini, sekitar USD 10 miliar merupakan pembiayaan konsesional, sementara sekitar USD 10 miliar lainnya bersifat komersial," tutur Farah.
"Namun demikian, tantangan yang muncul adalah bagaimana merealisasikan atau mencairkan pembiayaan tersebut secara efektif. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah membentuk JETP Delivery Unit, yang bertugas memastikan implementasi program serta penyaluran pendanaan dari skema tersebut dapat berjalan lebih cepat dan terkoordinasi," sambungnya.
Keberhasilan pemanfaatan dana JETP bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Hal ini membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk PLN, kementerian terkait, serta kesiapan pelaku usaha dalam menyiapkan proyekproyek yang layak didanai.
Di sisi lain Harris Yahya, Sesdidtjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, KESDM RI mengatakan pemerintah menargetkan bauran energi terbarukan mencapai 17-21% pada tahun 2026, mencakup sektor listrik dan non-listrik.
Pemerintah juga menargetkan kapasitas terpasang pembangkit energi terbarukan mencapai 16.625 MW.
"Pemerintah memiliki prioritas untuk meningkatkan akses energi khususnya listrik. Saat ini rasio elektrifikasi Indonesia telah mencapai sekitar 99 persen, namun satu persen yang tersisa justru merupakan wilayah yang sulit dijangkau. Masih terdapat lebih dari 10.000 titik di Indonesia yang hingga kini belum memiliki akses listrik sama sekali. Pemerintah menargetkan persoalan ini dapat diselesaikan hingga tahun 2029," tutur Haris.
Muhammad Alhaqurahman Isa, Koordinator Pelayanan dan Pengawasan Usaha Aneka Energi Baru Terbarukan, Kementerian ESDM mengungkapkan PP KEN 40/2025 menempatkan hidrogen sebagai bahan bakar dan penyimpanan energi. Produksinya didorong dengan energi terbarukan.
"Target KEN (PP 40/2025) pada tahun 2060 pada low scenario sebesar 31,4 MTOE, dan pada high scenario sebesar 35,4 MTOE.
"Pada roadmap hidrogen nasional, target produksi hidrogen tahun 2060 sebesar 11,7 juta ton hidrogen, setara 33,6 MTOE. Hal ini berarti target roadmap selaras target KEN. Roadmap hidrogen nasional ini berfungsi sebagai acuan pengembangan ekosistem hidrogen Indonesia," ujar Muhammad Alhaqurahman Isa.
Rahmita Diansari, Head of Working Group Development and Supervision of the Fertilizer, Pesticide, and Industrial Gas Sector mengatakan Menteri Perindustrian telah memberikan arahan agar dekarbonisasi sektor industri dipercepat 10 tahun lebih awal, yaitu dengan target mencapai pada 2050.
Upaya ini membutuhkan kolaborasi erat antara pelaku industri dan berbagai lembaga pemerintah untuk membangun ekosistem kebijakan publik yang mendukung transisi industri hijau.
Integrasi strategi hijau di sektor industri memerlukan pendekatan yang spesifik untuk tiap subsektor industri, karena karakteristik teknologi, energi, dan proses produksi yang berbeda.
Nuklir dan CCS Masih Mahal
Warih Aji Pamungkas, Koordinator Kebijakan Energi Hijau Proyek GETI, IESR mengungkapkan bahwa Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) masih mengandalkan teknologi seperti nuklir dan Carbon Capture and Storage (CCS) yang masih mahal dan belum matang.
Pemodelan IESR menunjukkan bahwa dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan (didominasi PLTS 451 GW yang dilengkapi dengan battery energy storage system) dapat dilakukan dengan biaya lebih rendah hingga 14,75% dibanding skenario RUKN.
"Dengan pendekatan yang lebih optimal, puncak emisi sektor listrik dapat dicapai lebih cepat pada 2035 dibanding skenario RUKN yang mencapai puncak emisi pada 2039," ujar Aji.
Sementara bila berkutat pada energy bersumber dari fosil dengan kondisi saat ini, dimana terjadi krisis akibat perang Iran vs Israel-AS, harga.minyak dunia akan melambung tinggi. Belanja pemerintah yang selama ini menopang sistem energi berbasis fosil dapat dialihkan untuk mendukung investasi energi bersih dan teknologi rendah karbon.
Di sisi lain kebijakan harga batu bara domestik yang dibatasi di USD 70/ton membuat biaya listrik dari batu bara terlihat lebih murah dari yang sebenarnya. Kondisi ini menciptakan persaingan yang tidak adil bagi energi terbarukan. Penyesuaian harga
batu bara secara bertahap diperlukan agar biaya energi mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya dan energi terbarukan semakin kompetitif dibandingkan energi fosil.
Dalam RUPTL 2025-2034, PLN menargetkan 42 GW energi terbarukan, namunrealisasi proyek masih rendah. Dari rencana proyek energi terbarukan sebelumnya berdasarkan 4 RUPTL.
Analisis IESR menunjukkan beberapa hambatan utama realisasi proyek masih rendah yakni:
1) perencanaan yang tidak sinkron, 2) proses perizinan panjang, 3) risiko pembebasan lahan, 4) kapasitas kelembagaan yang terbatas.
Rekomendasi IESR
1) Pemerintah perlu menyesuaikan harga batubara domestik secara bertahap hingga mencerminkan biaya sebenarnya dari batubara dalam pembangkitan listrik. Penyesuaian ini penting untuk mengurangi distorsi harga energi dan meningkatkan transparansi biaya dalam sistem ketenagalistrikan.
2) Penyesuaian harga batubara harus diikuti dengan reformasi struktur tarif listrik agar biaya energi menjadi lebih transparan. Mekanisme ini juga dapat mengurangi subsidi batubara implisit yang selama ini terjadi dalam sistem listrik.
3) Penyesuaian harga energi perlu diimbangi dengan kebijakan fiskal yang melindungi masyarakat rentan dari dampak kenaikan tarif listrik. Pemerintah dapat menyiapkan skema subsidi yang lebih tepat sasaran serta koordinasi antar kementerian untuk mengurangi dampak sosial ekonomi.
4) Reformasi harga batubara perlu dibarengi dengan percepatan pembangunan energi terbarukan agar dapat menggantikan peran pembangkit berbasis batubara.Hal ini juga akan membantu menurunkan biaya listrik jangka panjang dan memperkuat ketahanan energi nasional.
5) Diperlukan perencanaan terkoordinasi antara pemerintah dan PLN untuk meningkatkan sistem pembangkitan serta memperluas jaringan listrik yang mendukung integrasi energi terbarukan.
6) Belanja pemerintah yang selama ini menopang sistem energi berbasis fosil dapat dialihkan untuk mendukung investasi energi bersih dan teknologi rendah karbon.
Pewarta: Feru LantaraUploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
