Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menegaskan memposisikan diri sebagai mitra strategis pemerintah dalam merajut kembali harmoni hubungan pusat-daerah demi pemerataan ekonomi nasional.
Hal itu mengemuka saat Apkasi resmimemfinalisasi dan menyerahkan 20 butir rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII kepada pemerintah pusat.
Penyerahan dokumen strategis ini dilakukan langsung oleh Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di sela Rapat Dewan Pengurus I 2026 dan buka puasa persama, di Jakarta, Kamis.
Pada kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan pemulihan kepercayaan pusat terhadap daerah adalah kunci. Ia menyoroti dinamika tarik tambang (tug of war) antara semangat desentralisasi dan dorongan sentralistik yang dipicu isu kebocoran anggaran di daerah.
"Kepercayaan pusat sangat bergantung pada performa daerah. Jika citra daerah hanya diwarnai kebocoran anggaran, baik kebocoran halus dalam belanja operasional maupun proyek, akan muncul loss of trust. Dampaknya, kewenangan dan dana bisa ditarik kembali ke pusat," ujarnya.
Tito juga memberikan catatan mengenai wacana masa jabatan. Menurutnya, perpanjangan masa jabatan kepala daerah hingga pelantikan pejabat baru bisa dilakukan melalui revisi undang-undang tanpa harus menyentuh UUD 1945.
Terkait kesejahteraan, Mendagri mendukung ide transformasi biaya operasional jadi skema lump sum untuk menekan perilaku koruptif akibat sistem yang terlalu kaku.
Senada dengan Mendagri, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengajak kepala daerah fokus pada hilirisasi potensi desa melalui Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Dia menargetkan terciptanya 5.000 desa ekspor untuk memperkuat struktur ekonomi daerah.
"Kami memberikan keleluasaan penuh melalui Permendes No 16 Tahun 2025 agar dana desa digunakan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat tanpa persentase yang membelenggu. Desa harus jadi subyek pembangunan, bukan sekadar penonton," tutur Yandri.
Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi mengatakan ke-20 butir rekomendasi itu merupakan kristalisasi dari berbagai persoalan krusial pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir.
Poin-poin utama yang disoroti meliputi, sengkarut transfer keuangan daerah (TKD), tantangan fiskal kabupaten, beban anggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang menekan APBD, kewenangan dan manajemen ASN di daerah, hingga wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.
"Rekomendasi ini ialah potret utuh aspirasi teman-teman kepala daerah di lapangan. Kami berharap poin-poin ini menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang menyentuh kepentingan daerah," ujar Bursah.
Sekretaris Jenderal Apkasi Joune Ganda mengatakan pihaknya meminta bidang internal kepengurusan untuk mengawal rekomendasi diakomodasi para pengambil keputusan.
"Kami memastikan setiap poin dikawal sesuai pembidangan pengurus. Kami memastikan aspirasi sampai ke meja-meja kebijakan yang tepat," ucapnya.
Pewarta: Feru LantaraUploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
