Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Pengamat ekonomi Universitas Jember (Unej) Adhitya Wardhono PhD menyebut bahwa serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran berdampak pada ekonomi Indonesia.
"Kanal utama bukan perang, tetapi energi, rupiah, dan inflasi. Indonesia masih sensitif terhadap kenaikan minyak karena ada implikasi ke biaya impor BBM dan tekanan kebijakan harga energi," katanya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu.
Menurutnya dalam kondisi harga minyak naik, dilema kebijakan muncul. Menahan harga berarti tekanan fiskal, menyesuaikan harga berarti tekanan inflasi dan daya beli.
Ia menjelaskan, shock eksternal itu bisa berubah menjadi isu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melalui kompensasi atau subsidi energi.
"Kanal lain adalah inflasi biaya dan respons moneter. Saat shock energi terjadi, inflasi yang terdorong biasanya bukan karena permintaan kuat, tetapi kenaikan biaya," katanya.
Dalam situasi seperti itu, lanjut dia, pengetatan suku bunga saja tidak mengobati akar masalah, namun bisa tetap dipakai untuk menjaga ekspektasi inflasi dan stabilitas kurs.
Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia baru mencatat inflasi tahunan (yoy) pada Februari 2026 yaitu sebesar 4,76 persen, tertinggi sejak Maret 2023, sehingga shock energi bisa memperberat tekanan harga ke depan.
"Konflik itu berdampak ke Indonesia melalui kondisi makro lain seperti rupiah dan arus modal. Mekanismenya sederhana. Ketika global risk off, investor mencari aset aman, lalu mata uang emerging market tertekan. Indikasi awal terlihat dari pelemahan rupiah," tuturnya.
Pakar ekonomi moneter itu menilai Bank Indonesia perlu menekankan komitmen menjaga rupiah agar bergerak sejalan fundamental dan merespons dinamika pasar karena itu narasi stabilisasi yang relevan untuk publik.
Dari aspek moneter, lanjutnya, Indonesia tidak bisa mengendalikan konflik, tetapi bisa mengendalikan transmisi ke rupiah lewat bauran kebijakan stabilisasi, termasuk operasi moneter dan instrumen stabilisasi kurs sesuai kebutuhan.
"Energi cepat masuk ke biaya logistik. Maka, dampak lanjutan yang harus diantisipasi adalah tekanan pada harga pangan dan distribusi, bukan hanya harga BBM. Jika tidak, konsumsi yang menjadi bantalan ekonomi nasional akan juga terguncang," ujarnya.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unej itu mengatakan bahwa, ketika konflik menyentuh isu Selat Hormuz dan keamanan tanker, pasar memindahkan harga.
Ia menambahkan, berdasarkan data harga minyak Brent, saat ini mencapai kisaran 79 dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelum perang di kisaran 70 dolar AS.
Baca juga: Purbaya: Fiskal RI tetap terkendali di tengah konflik AS-Iran
Baca juga: Eskalasi AS-Iran berpotensi pengaruhi sektor energi dan manufaktur
"Yang membuat ekonomi global terguncang bukan hanya serangan, tetapi ketidakpastian durasi dan eskalasi. Jika eskalasi meluas, premi risiko energi bisa bertahan dan menjadi inflasi biaya lintas negara," ujarnya.
Adhitya menjelaskan terdapat skenario global pascaperang yang harus diperhatikan, yakni ketika eskalasi cepat, kondisi itu akan membuat harga energi turun sebagian, tetapi premi risiko tetap menempel beberapa waktu dan dampak global lebih banyak lewat sentimen risk off dan volatilitas.
Kedua, ketika konflik melebar dan menyebabkan gangguan logistik yang panjang maka risiko itu mengarah kepada disrupsi pelayaran dan asuransi. Selat Hormuz disebut jalur penting bagi sekitar seperlima pengiriman minyak dunia, sehingga gangguan di titik tersebut akan cepat mengerek biaya energi global.
"Itu bisa mengubah outlook ekonomi global menjadi growth turun, inflasi naik karena energi adalah input lintas sektor," ucapnya.
Pewarta: Zumrotun SolichahEditor : Heri Sutarman
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
