asosiasi-rumah-sakit-minta-aturan-kbs-direvisi
Bekasi, 27/5 (Antara) - Asosiasi Rumah Sakit Kota Bekasi, Jawa Barat, meminta pemerintah setempat merevisi aturan pembayaran tagihan program Kartu Bekasi Sehat karena dinilai merugikan.
"Kami tidak mau program kesehatan gratis ini senasib dengan Kartu Jakarta Sehat di mana puluhan rumah sakit yang bekerja sama mundur akibat mengalami kerugian," ujar Ketua Asosiasi Rumah Sakit Kota Bekasi, Tommy di Bekasi, Senin.
Menurut dia sejumlah rumah sakit swasta di wilayah setempat merasa keberatan dengan mekanisme pembayaran tagihan yang ditawarkan Pemkot pada Program Kartu Bekasi Sehat (KBS) .
"Kami mendukung kebijakan yang diambil Pemkot Bekasi, namun jujur kami masih ragu apakah program ini bisa berjalan atau tidak jika sistemnya tetap dipertahankan seperti ini," ujarnya.
Menurut dia, pembiayaan program KBS itu ditanggung oleh APBD Kota Bekasi setiap tahunnya.
"Kami bingung kalau ternyata pembayaran tagihan kepada rumah sakit swasta macet karena pembahasan APBD yang molor," katanya.
Menurutnya, hal itu pernah terjadi pada 2012 lalu di mana APBD Kota Bekasi baru dicairkan pada bulan keenam.
"Bahkan sepanjang 2012 saja Pemkot Bekasi masih ada tunggakan kepada beberapa rumah sakit anggota kami. Nilainya sampai Rp1,3 miliar," katanya.
Menurut dia, prosedur pembayaran tagihan oleh pemerintah daerah akan dilakukan per tiga bulan sekali.
"Padahal rumah sakit berharap Pemkot terlebih dahulu memberikan deposit atau membayar tagihan per satu bulan sekali," katanya.
Menurutnya, rumah sakit swasta selama ini hidup dari transaksi pelayanan kesehatan pasien.
"Kalau pola pembayarannya menunggak hingga tiga bulan, bagi kami itu memberatkan," katanya.
Tommy juga menyayangkan tarif pembiayaan yang disesuaikan dengan tarif rumah sakit pemerintah.
Menurut dia tarif pelayanan rumah sakit swasta dan rumah sakit pemerintah jelas tidak bisa disamakan.
"Kenapa pembiayanya disamakan dengan tarif rumah sakit pemerintah yang selama ini dibantu dengan dana subsidi. Harusnya jangan seperti itu," kata dia.
Dia berharap pemerintah mau mendiskusikan terlebih dahulu penerapan program KBS bersama pihaknya agar tidak menjadi perdebatan di kemudian hari.
"Marilah kita duduk bersama dan bicarakan lagi terkait masalah-masalah yang ada. Ini semua demi kebaikan bersama biar tidak ada gejolak," demikian Tommy.
Andi Firdaus
Foto: radar-bekasi.com
: Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
