Kabupaten Bogor (ANTARA) - Bupati Bogor Rudy Susmanto mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk meningkatkan profit sekaligus memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui pengelolaan yang profesional dan berorientasi bisnis.
Rudy di Cibinong, Jabar, Kamis, menilai BUMD harus menjadi lokomotif pembangunan daerah, bukan sekadar pelengkap struktur pemerintahan. Menurutnya, keuntungan perusahaan daerah tidak hanya diukur dari dividen, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat.
Penegasan tersebut ia sampaikan saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) gabungan empat BUMD Pemkab Bogor di Cibinong, Rabu (25/2), yang diikuti jajaran komisaris, direksi, pemegang saham, serta perwakilan pemerintah provinsi dan perbankan daerah.
“Keuntungan pemerintah bukan hanya soal dividen, tetapi bagaimana masyarakat mendapatkan manfaat. BUMD harus untung dan harus berdampak,” kata Rudy.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan jajaran komisaris dan direksi, termasuk melalui evaluasi menyeluruh serta penyamaan visi untuk memperkuat arah bisnis perusahaan daerah.
Baca juga: Kabupaten Bogor raih 340 penghargaan dalam kinerja setahun
Rudy memastikan pengelolaan BUMD dilakukan secara profesional dan bebas dari kepentingan politik. Evaluasi jabatan komisaris maupun direksi dilakukan secara objektif berdasarkan capaian kinerja.
Menurutnya, pejabat yang masa jabatannya telah berakhir tetap memiliki peluang diperpanjang apabila menunjukkan hasil positif. Sementara posisi yang kosong akan segera diisi melalui mekanisme Panitia Seleksi (Pansel) agar tata kelola perusahaan tetap berjalan efektif.
“Bisnis itu butuh kepercayaan dan kebersamaan. Kita tidak mencari kesalahan, tapi membenahi bersama,” ujarnya.
Pemkab Bogor menargetkan mulai 2026 tren profit seluruh BUMD meningkat signifikan. Rudy menyebut tahun 2025 menjadi fondasi penting karena seluruh BUMD tercatat tidak mengalami kerugian.
Sejumlah langkah strategis telah disiapkan, di antaranya penguatan sektor pariwisata dan layanan haji melalui pengembangan hotel, serta optimalisasi kegiatan pelatihan perangkat daerah sebagai pasar internal yang potensial.
Selain itu, sektor perbankan daerah juga didorong lebih agresif memanfaatkan peluang bisnis, termasuk pembiayaan perumahan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dengan skema terjangkau.
Untuk memperkuat tata kelola dan transparansi, Pemkab Bogor juga akan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) guna melakukan audit menyeluruh terhadap kinerja BUMD.
“Kita ingin melihat secara utuh. Kalau ada kekurangan, kita perbaiki bersama,” kata Rudy.
Ia berharap seluruh jajaran BUMD memiliki pola pikir yang sama dalam membangun perusahaan daerah yang sehat dan kompetitif, sekaligus meninggalkan perbedaan agar fokus pada penguatan bisnis dan pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Bogor optimistis BUMD dapat tumbuh lebih profesional, meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian daerah, serta memberikan dampak berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: Tirta Kahuripan Bogor raih empat penghargaan TOP BUMD Award 2025
Baca juga: DPRD dan Pemkab Bogor tetapkan dua Raperda tentang BUMD
Pewarta: M Fikri SetiawanEditor : Erwan Muhadam
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
