Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
"Program MBG bukan sekadar bantuan makanan, tetapi merupakan investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” ujar Lalu dikutip di Jakarta, Jumat.Menurutnya, hal tersebut dapat dilihat dari hasil survei Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Pusat Penguatan Karakter yang menunjukkan bahwa program Makan Bergizi Gratis berdampak signifikan terhadap peningkatan konsentrasi dan fokus belajar siswa.
Survei evaluasi yang terintegrasi dalam kerangka Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH), khususnya kebiasaan makan sehat dan bergizi itu dilakukan pada tahap Mei–Juni 2025 hingga November–Desember 2025 dengan melibatkan 1.203.309 responden siswa secara nasional.
Hasil survei menunjukkan bahwa sekolah penerima MBG mencatat rata-rata penurunan gangguan belajar akibat lapar sebesar 2,37 poin persentase lebih besar dibandingkan sekolah yang belum menerima program tersebut.
Bahkan, kata Lalu, di wilayah Indonesia Timur, penurunan gangguan belajar akibat lapar pada sekolah penerima MBG tercatat 14,85 poin persentase lebih besar dibandingkan sekolah yang belum melaksanakan MBG.
Baca juga: Komisi VII DPR soroti kesenjangan produksi susu untuk penuhi MBG
Menanggapi temuan tersebut, Lalu Hadrian Irfani menegaskan bahwa pemerintah harus semakin gencar dalam melaksanakan dan memperluas cakupan Program MBG.
“Data ini menunjukkan bahwa pemenuhan gizi memiliki korelasi langsung dengan kualitas pembelajaran," kata dia.
Namun demikian, ia menekankan bahwa pelaksanaan program harus terus dievaluasi secara menyeluruh. Berbagai kekurangan yang masih ditemukan di lapangan, seperti makanan basi maupun kasus keracunan, harus dicegah dan diantisipasi dengan sistem pengawasan yang lebih ketat.
“Perbaikan harus terus dilakukan. Jangan sampai program yang tujuannya sangat baik justru menimbulkan persoalan baru. Standar keamanan pangan, distribusi, hingga pengawasan harus diperkuat,” ujar dia.
Komisi X DPR RI, kata Lalu, juga mendorong agar Kemendikdasmen aktif memberikan masukan dan rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan teknis MBG, sehingga kualitas program semakin baik dan tepat sasaran.
Baca juga: Anggota DPR ingatkan jangan sampai guru tersisih karena pegawai MBG jadi PPPK
Baca juga: DPR nilai MBG saat libur jaga kesinambungan pemenuhan gizi anak
Pewarta: Tri Meilani AmeliyaEditor : Erwan Muhadam
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.