Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan terdapat 108 daerah aliran sungai (DAS) dalam kondisi kritis yang berpotensi memicu bencana berulang apabila tidak segera dilakukan rehabilitasi bentang alam dan pemulihan ekosistem secara menyeluruh.
"Selama daya dukung dan daya tampung lingkungan di DAS tersebut belum dipulihkan, maka penanganan bencana akan terus bersifat darurat dan berulang," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Ia menilai bahwa solusi permanen hanya dapat dicapai melalui rehabilitasi lingkungan dan pemulihan kapasitas ekosistem, bukan sekadar respons tanggap darurat yang sifatnya sementara. Tanpa perbaikan menyeluruh, kejadian bencana akan terus berulang dan menjadi rutinitas tahunan.
BNPB mencatat sejumlah DAS besar di Pulau Jawa menjadi perhatian utama, di antaranya DAS Citarum, Cisadane, Ciliwung, Brantas, Bengawan Solo, dan Progo. Selain itu, terdapat pula DAS-DAS kecil yang tersebar di berbagai wilayah perkotaan dan kawasan padat penduduk.
"Di wilayah Jawa Tengah, beberapa infrastruktur pengendali banjir seperti tanggul sungai di Demak dan sekitarnya dinilai sudah berusia tua dan mengalami penurunan fungsi," katanya.
Baca juga: Perum Jasa Tirta I gandeng 27 sekolah edukasi pantau kualitas air sungai
Baca juga: Perusahaan migas di Jambi sukses pulihkan ekosistem hutan dan DAS seluas 34 hektare
Sebagian tanggul, kata dia, bahkan masih berupa tanggul tanah yang dibangun sejak era kolonial, sehingga rentan jebol saat debit air meningkat.
Menurut dia kondisi infrastruktur keairan yang sudah usang memperbesar risiko banjir dan memperberat dampak kerusakan ketika terjadi cuaca ekstrem. Karena itu, audit menyeluruh terhadap infrastruktur pengendali air menjadi bagian penting dalam strategi mitigasi jangka panjang.
BNPB menegaskan rehabilitasi DAS memerlukan waktu panjang dan kolaborasi lintas sektor. Proses pemulihan bentang alam tidak dapat dilakukan secara instan, bahkan diperkirakan membutuhkan waktu 15 hingga 20 tahun untuk mengembalikan fungsi ekologis secara optimal.
"Melalui langkah rehabilitasi menyeluruh dan pembenahan infrastruktur keairan, kami berharap penanganan bencana ke depan tidak lagi didominasi pola tanggap darurat, melainkan berbasis pada solusi permanen yang mengurangi risiko secara berkelanjutan," kata dia
Pewarta: M. Riezko Bima Elko PrasetyoEditor : Heri Sutarman
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
