wabup-bogor-bantuan-sosial-harus-dipertanggungjawabkan
Cibinong, 19/4 (Antara) - Wakil Bupati Bogor Karyawan Faturachman menyatakan setiap bantuan sosial yang diberikan pemerintah harus dipertanggungjawabkan.
"Karena bila ada kesalahan dan dianggap merugikan keuangan negara, bisa disebut melakukan tindak pidana korupsi," katanya saat menyampaikan dana bantuan sarana keagamaan sebesar RP25 juta dari APBD Kabupaten Bogor kepada pengurus Masjid Nurusaadi, Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi, Jumat.
Ia menegaskan sudah banyak kepala daerah yang terjebak kasus bantuan sosial (Bansos) itu.
Pada kegiatan "Jumat Keliling (Jumling) itu, Wabup Bogor mengatakan pembangunan di daerah itu membutuhkan sikap gotong royong masyarakat.
Di depan jamaah Masjid Nurusaadi, ia menjelaskan saat ini pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bogor masih belum mencukupi kebutuhan seluruh kebutuhan masyarakat.
Menurut dia, melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) 2013 kebutuhan masyarakat mencapai RP 45 triliun.
Sedangkan capaian PAD Kabupaten Bogor, kata dia, hanya Rp1 triliun.
Melalui dana perimbangan dari pusat dan alokasi lainnya, kata dia, maka APBD Kabupaten Bogor mencapai Rp4 triliun.
"Keadaan ini masih jauh dari kebutuhan masyarakat, oleh karenanya butuh peran aktif masyarakat untuk bergotong-royong membangun Kabupaten Bogor," katanya.
Sifat gotong-royong, lanjutnya, adalah ciri masyarakat yang Pancasilais.
Ia mengatakan bahwa bukan baru sekarang saja sifat gotong royong itu ada, namun jauh sebelum itu Nabi Muhammad SAW juga menerapkan sifat tersebut kepada umatnya.
Wujud dari gotong-royong saat itu, kata ddia salah satunya adalah bangunan Masjid Kubah.
"Saat ini wujud nyata gotong-royong bisa kita lakukan, dan salah satunya mari kita selesaikan Masjid Nurusaadi ini dengan gotong-royong," katanya.
Andi Jauhari
Foto: Diskominfo Kab. Bogor
:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.