Bank Jakarta 100 persen telah salurkan dana Pemerintah Pusat

Jakarta (ANTARA) - Bank Jakarta menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui penempatan dana pemerintah sebesar Rp1 triliun pada November 2025.

"Kepercayaan ini menjadi pendorong penting bagi kami dalam menjalankan mandat penyaluran pembiayaan yang berdampak pada perekonomian daerah," kata Direktur Utama Bank Jakarta,  Agus H. Widodo dalam keterangan tertulis, Selasa.

Menurut dia dana pemerintah sebesar Rp1 triliun tersebut telah disalurkan secara tuntas dan tepat waktu dalam periode 12-21 November 2025.

Penyaluran ini diprioritaskan kepada sektor-sektor produktif yang memiliki efek berlipat (multiplier effect) tinggi bagi perekonomian daerah, termasuk bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Laporan realisasi telah disampaikan secara resmi kepada Kementerian Keuangan. Setelah seluruh dana pemerintah tersebut tersalurkan, Bank Jakarta melanjutkan ekspansi kredit dan pembiayaan yang berasal dari likuiditas bank yang dihimpun secara sehat dan berkelanjutan.

Kesiapan Bank Jakarta untuk penyaluran skala lebih besar dalam rangka  mendukung program percepatan ekonomi nasional, Bank Jakarta telah menyiapkan
pipeline pembiayaan yang kuat, terukur, dan prudent untuk skala penempatan dana yang lebih besar.

Hal ini, jelas Agus, mencerminkan kesiapan Bank Jakarta untuk menjalankan mandat pemerintah secara optimal dan bertanggung jawab.

Menurut dia sejauh ini profil kesehatan Bank Jakarta tetap kuat dan berdaya tahan yang tercermin dari tingkat kesehatan yang masuk ke dalam kategori sehat berdasarkan penilaian OJK pada semester I tahun 2025.

Kondisi demikian, menurut Agus, memperkuat kemampuan Bank Jakarta dalam mengelola dan menyalurkan pembiayaan dalam skala signifikan.

Terkait hal itu, perusahaan menyambut baik setiap peluang untuk kembali mendukung kebijakan fiskal pemerintah melalui penempatan dana berikutnya. Dengan prinsip tata kelola yang kuat, kehati-hatian, serta fokus pada sektor produktif, Bank Jakarta siap memastikan bahwa setiap penempatan dana dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

"Kami  akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, OJK, dan seluruh regulator dalam menjalankan fungsi intermediasi secara sehat, akuntabel, dan berorientasi pembangunan," ucap Agus.