Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor mencatat penurunan cukup signifikan jumlah penduduk kategori miskin, yakni sekitar 120 ribu orang berhasil keluar dari kemiskinan dalam lima tahun terakhir.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor Bambam Setia Aji di Cibinong, Jumat, mengatakan persentase penduduk miskin turun dari 7,05 persen pada 2024 menjadi 6,25 persen pada 2025.
Capaian tersebut lebih rendah dibanding angka kemiskinan Provinsi Jawa Barat 7,46 persen dan nasional 9,63 persen.
“Tren penurunan kemiskinan berlangsung sejak 2021 dengan angka 8,13 persen, turun menjadi 6,25 persen pada 2025. Artinya, sekitar 120 ribu orang telah keluar dari zona kemiskinan dalam lima tahun terakhir,” kata Bambam.
Baca juga: Pemkab Bogor beri bansos pada keluarga alami kemiskinan ekstrem di Caringin
Ia menjelaskan meski rasio kemiskinan rendah, Kabupaten Bogor tetap menjadi daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Jawa Barat sejak 2007. Hal itu dipengaruhi jumlah penduduk yang diperkirakan menembus lebih dari 6 juta jiwa pada 2025.
“Jumlah penduduk miskin 446.790 orang dibandingkan total penduduk yang sangat besar. Namun, rasio kemiskinan kita justru lebih rendah dari rata-rata provinsi maupun nasional,” ujarnya.
Bambam menyebut penurunan angka kemiskinan tidak terlepas dari berbagai intervensi pemerintah daerah. Tahun 2025, Pemkab Bogor mengalokasikan anggaran sekitar Rp700 miliar untuk penanggulangan kemiskinan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bogor.
Baca juga: DPRD Bogor dorong Pemkot fokus tangani kemiskinan-pengangguran
Salah satu program yang berkontribusi besar ialah perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu). Pada 2025, Pemkab menargetkan renovasi 3.406 unit Rutilahu bagi warga tidak mampu.
Ia menambahkan program hunian tetap bagi korban bencana alam turut memperbaiki kondisi sosial masyarakat rentan. Selain itu, berbagai program pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan dan penguatan usaha mikro membantu peningkatan pendapatan jangka panjang.
“Pemerintah daerah optimistis bahwa upaya berkelanjutan melalui pembangunan fisik dan pemberdayaan sosial akan mempercepat penurunan kemiskinan. Tahun 2026, Bupati Bogor menganggarkan Rp1 triliun untuk mencapai Universal Health Coverage 100 persen,” kata Bambam.
Baca juga: Pemkab Bogor target turunkan angka kemiskinan jadi 7,17 persen pada 2024
Meski demikian, tambahnya, tantangan masih besar mengingat jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang melebihi 25 provinsi di Indonesia serta risiko bencana alam yang dapat memicu kemiskinan baru.
“Kami terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan para pemangku kepentingan agar penanganan kemiskinan semakin efektif dan menyeluruh,” ucapnya.
