Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mendorong percepatan investasi melalui pengembangan Sentul Bio-Town menjadi kawasan terpadu industri kesehatan modern.
Pengembangan Sentul Bio-Town itu dipaparkan dalam ekspose di Pendopo Bupati Bogor di Cibinong, Rabu.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan tersebut yang dinilai mampu memperkuat ekonomi daerah sekaligus menciptakan pusat inovasi kesehatan baru.
“Kami menyambut baik dan mendukung sepenuhnya rencana pembangunan kawasan terpadu industri kesehatan ini. Sentul Bio-Town akan menjadi peluang besar bagi percepatan investasi, penguatan pembangunan daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor,” ujar Rudy.
Ia menegaskan bahwa pengembangan kawasan industri kesehatan sejalan dengan agenda Pemkab Bogor memperkuat daya saing dan menciptakan pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi.
Menurut Rudy, investasi sektor kesehatan memberi efek berganda mulai dari pembukaan lapangan kerja, peningkatan kualitas layanan publik, hingga pengembangan ekosistem riset terintegrasi.
“Ini momentum penting untuk mendorong iklim investasi yang kondusif, menciptakan lapangan kerja, dan menghadirkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Kami berharap rencana ini segera masuk tahap implementasi,” katanya.
Sentul Bio-Town Feasibility Planning Study dirancang sebagai kawasan industri kesehatan yang mencakup farmasi, riset, rumah sakit, hingga pendidikan tinggi, mengadopsi konsep pengembangan dari Chengdu, China.
Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi klaster pertumbuhan ekonomi baru yang fokus pada inovasi kesehatan serta mendukung transformasi industri berbasis penelitian dan teknologi.
Pemkab Bogor melibatkan jajaran Sentul City dan perangkat daerah dalam penyusunan studi untuk memastikan perencanaan memenuhi standar tata ruang dan kebutuhan industri masa depan.
Kolaborasi dengan sektor swasta, lembaga riset dan institusi pendidikan disiapkan untuk memperkuat fondasi awal pembangunan kawasan Bio-Town.
Integrasi sektor farmasi, layanan kesehatan dan riset di satu kawasan diharapkan menciptakan efisiensi, mempercepat rantai produksi dan meningkatkan kapasitas inovasi daerah.
Kabupaten Bogor menargetkan munculnya pusat pertumbuhan baru yang mendukung ekonomi lokal sekaligus memperkuat posisi Bogor sebagai wilayah siap investasi di sektor kesehatan.
Kemajuan terjadi berkat kerja terkoordinasi antara petani, penyuluh, pemerintah desa, serta pemerintah daerah dan pusat. Petani lebih aktif mengikuti pendampingan, memanfaatkan lahan tidur, dan mengadopsi praktik pertanian modern, sedangkan pemerintah desa memastikan petani terhubung dengan informasi, bantuan, dan program.
Sementara pemerintah pusat dan daerah membuat regulasi untuk pengadaan sarana dan prasarana pertanian. Pengadaan terbaru yang diberikan oleh pemerintah pusat adalah 78,65 ton pupuk subsidi, terdiri dari 3,55 ton urea dan 75,1 ton NPK.
Pemerintah Kabupaten Natuna juga menambah pasokan berupa 36 ton pupuk NPK serta 44,05 ton kapur dolomit gratis bagi petani. Bantuan ini untuk meningkatkan motivasi dan sebagai dukungan penting menekan biaya produksi. Bantuan pupuk diserahkan kepada petani pada pekan pertama November 2025.
Pilar kedaulatan
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (KPP) Natuna Wan Syazali menegaskan peningkatan produksi prtanian membuktikan lahan sawah padi di daerah itu berpotensi untuk menghasilkan lebih, hanya saja perlu digarap maksimal, dengan bantuan berkelanjutan.
Keberhasilan awal ini penting untuk ketahanan pangan daerah dan kepentingan nasional. Sebagai wilayah perbatasan, Natuna berperan strategis menghadapi tantangan global, termasuk ancaman terhadap jalur distribusi pangan.
Langkah Natuna menuju kemandirian pangan memiliki arti lebih dari sekadar peningkatan produksi. Di tengah situasi geopolitik yang tidak pasti, kemampuan daerah memenuhi kebutuhan sendiri merupakan bagian dari upaya pertahanan negara.
Meski produksi masih jauh dari kebutuhan ideal, namun keberhasilan meningkatkan panen membuktikan Natuna mampu dan kita juga tidak boleh menampik bahwa perjalanan menuju kemandirian memang panjang, namun arah yang ditempuh sudah tepat dan terukur.
Natuna, kini tidak hanya menunggu beras dari luar. Daerah itu sedang menanam masa depan, masa depan ketika warga perbatasan dapat makan dari hasil tanah sendiri dan memperkuat kedaulatan bangsa dari titik terluar Indonesia.
Keberpihakan pemimpin
Di tengah langkah daerah perbatasan, seperti Natuna, mengejar kemandirian pangan, pemerintah pusat terus memberi dorongan baru yang terasa langsung oleh daerah.
Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan besar, menurunkan harga pupuk bersubsidi hingga 20 persen. Kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa negara hadir mendukung petani, terutama mereka yang berada di wilayah paling luar Indonesia.
Bagi petani Natuna yang sedang giat meningkatkan produksi padi, turunnya harga pupuk menjadi angin segar. Selama ini, tingginya biaya produksi menjadi batu sandungan. Pupuk adalah komponen biaya terbesar, dan penurunan harga memberi ruang lebih baik bagi petani untuk mengelola lahan dengan optimal.
Harga sejumlah pupuk subsidi, kini lebih terjangkau. Urea turun dari Rp2.250 per kilogram menjadi Rp1.800. Pupuk NPK dari Rp2.300 per kilogram menjadi Rp1.840. Bagi petani skala kecil, setiap selisih harga berarti tambahan napas untuk terus menanam.
Menurut Perwakilan PT Pupuk Indonesia Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Yandika Dwi Reganata, pemerintah resmi menurunkan harga eceran tertinggi (HET) seluruh jenis pupuk bersubsidi sejak 22 Oktober 2025. Kebijakan ini langsung berlaku di seluruh daerah penyaluran.
Pupuk yang disalurkan setelah tanggal tersebut, namun masih menggunakan harga lama akan disesuaikan. Selisih harga akan dikembalikan kepada petani, sesuai HET terbaru, sehingga tidak ada petani yang dirugikan selama masa transisi perubahan harga.
Selain membantu menekan biaya, kebijakan ini memperkuat pesan penting bahwa ada keberpihakan pemimpin terhadap petani dan keseriusan terhadap ketahanan pangan nasional.
