Purwokerto (ANTARA) - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemerintah mempercepat pemenuhan dokter spesialis di seluruh daerah melalui perluasan rumah sakit pendidikan agar kesenjangan layanan kesehatan dapat teratasi dalam dua dekade mendatang.
"Indonesia saat ini kekurangan sekitar 70 ribu dokter spesialis berdasarkan proyeksi kebutuhan layanan kesehatan 30 tahun ke depan yang disusun bersama Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME)," kata Menkes saat memberi pengarahan dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengampuan Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama antara RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto dan Universitas Sebelas Maret Surakarta serta RSUD Dr Moewardi Surakarta dan Universitas Sebelas Maret Surakarta di RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa siang.
Menurut dia, produksi dokter spesialis nasional hanya sekitar 2.700 orang per tahun, jauh di bawah kebutuhan dan tertinggal dibanding negara lain.
Baca juga: Kemenkes beri bantuan beasiswa fellowship ke 867 dokter spesialis dukung pendidikan
Ia mengatakan Korea Selatan dengan populasi seperenam Indonesia mampu menghasilkan 3.000 dokter spesialis per tahun, sementara Inggris yang berpenduduk seperempat Indonesia memproduksi 12.000 dokter spesialis setiap tahun.
“Kita hanya punya 26 sentra pendidikan dan itu membuat menjadi spesialis sangat sulit dan mahal. Negara lain punya ratusan,” katanya.
Menurut dia, sistem pendidikan dokter spesialis di Indonesia berbeda dari praktik global karena peserta justru harus membayar biaya pendidikan dan tidak menerima gaji sebagaimana berlaku di banyak negara. Perubahan regulasi melalui UU Kesehatan, ujarnya, diarahkan untuk menyesuaikan dengan praktik terbaik internasional.
Pemerintah menargetkan pembukaan 500 rumah sakit penyelenggara pendidikan utama di seluruh kabupaten/kota untuk tujuh spesialis dasar, agar putra-putri daerah dapat menempuh pendidikan spesialis tanpa harus berkompetisi di pusat-pusat pendidikan besar di Jawa.
“Distribusi dokter tidak akan pernah beres kalau sentra pendidikan terus terpusat di Jawa. Kalau orang Papua belajar di RSUD Papua, dia pasti masuk dan bisa kembali melayani daerahnya,” katanya.
Baca juga: Program adaptasi Kemenkes berkontribusi positif bagi RSUD Besuki Situbondo
Budi menambahkan peningkatan mutu pendidikan spesialis dilakukan dengan melibatkan lembaga akreditasi internasional seperti Royal College of London dan ACGME Amerika Serikat agar standar rekrutmen, pembelajaran, hingga praktik klinis tersusun transparan dan setara.
Ia juga mengatakan masih terdapat kabupaten/kota di Jawa Tengah yang belum memiliki tujuh spesialis dasar maupun tiga spesialis tambahan prioritas seperti jantung, saraf, dan urologi, meskipun provinsi itu termasuk relatif maju dalam layanan kesehatan.
“Ini gambaran betapa jauhnya kebutuhan layanan dibanding ketersediaan dokter. Di luar Jawa, kondisinya lebih berat,” katanya.
Dengan perluasan rumah sakit pendidikan dan peningkatan kapasitas produksi, Menkes optimistis ketimpangan ketersediaan dokter spesialis dapat dipersempit dalam 20 tahun ke depan.
Ditemui usai acara, Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno mengatakan penandatanganan kerja sama antara dua rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Universitas Sebelas Maret tersebut menjadi momentum penting untuk menjawab kekurangan dokter spesialis yang selama ini belum terpenuhi secara nasional.
Baca juga: Kemenkes percepat penuhi kekurangan dokter spesialis di Indonesia lewat beasiswa
Menurut dia, model hospital based (berbasis rumah sakit) akan memperluas akses pendidikan spesialis karena dinilai lebih mudah dan lebih terjangkau dibandingkan university based (berbasis universitas).
Selain itu, kata dia, pemerataan dokter di daerah dapat didorong karena peserta didik akan berproses di rumah sakit setempat.
Sementara itu, Direktur RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto Heri Dwi Purnomo mengatakan RSUD Prof Dr Margono Soekarjo mendapat amanah untuk membuka program pendidikan spesialis penyakit dalam sebagai bagian dari implementasi model baru yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.
“Selama ini pendidikan spesialis hanya dilakukan universitas. Dengan amanah ini, rumah sakit juga berperan sehingga kekurangan dokter spesialis yang sudah berlangsung selama puluhan tahun dapat dikejar,” katanya.
Direktur RSUD Dr Moewardi Surakarta Zulfachmi Wahab mengatakan rumah sakitnya juga telah ditetapkan mengelola program studi urologi.
"Proses persiapan dan negosiasi telah berjalan dan diperkirakan menerima peserta pendidikan mulai Juni tahun depan," katanya
Menurut dia, pembukaan program urologi tersebut menjadi kontribusi RSUD Dr Moewardi dalam mendukung upaya percepatan pemenuhan tenaga kesehatan spesialis di Indonesia sesuai arahan pemerintah pusat.
