Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata mengatakan izin bagi pihak luar yang ingin melakukan proses syuting film di destinasi wisata Indonesia perlu melibatkan banyak pihak karena menyangkut tugas dan fungsi (tupoksi) masing-masing kementerian/lembaga.
"Karena perizinan ini berlapis sekali rupanya, untuk izin syuting film di Indonesia, mulai dari kepolisian, TNI sampai Badan Intelijen Negara (BIN), ini perlu ada izinnya," kata Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pariwisata dan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin.
Bayu Aji mengatakan Kementerian Pariwisata sudah berdiskusi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk membahas terkait dengan insentif pajak hingga perizinan.
Meski demikian, masalah tersebut hingga kini masih dirundingkan bersama-sama, termasuk bersama Kementerian Keuangan.
"Kementerian Perekonomian yang meng-lead (memimpin), jadi kami beberapa kali diundang untuk berdiskusi terkait ini. Memang ada beberapa catatan yang masih perlu dikomunikasikan kembali dengan Kementerian Keuangan," ujar dia.
Ia memastikan Kementerian Pariwisata amat mendukung kemudahan yang diberikan pada para sineas untuk mengurus perizinan syuting. Kementerian Pariwisata juga akan memfasilitasi sineas yang mau melaksanakan syuting dan berkirim surat ke kementerian terkait.
"Kami siap memfasilitasi untuk mengkomunikasikan perizinannya dengan kementerian terkait," ujar dia.
Menteri Pariwisata Widiyanti Wardhana menambahkan masalah perizinan menjadi pekerjaan yang masih akan dilanjutkan oleh Kementerian Pariwisata.
Widiyanti menyatakan turut sepakat bahwa Kementerian Pariwisata ingin memudahkan produser luar negeri membuat film di tanah air, dan melibatkan industri film di dalamnya.
Ia juga menyampaikan bahwa saat ini Indonesia sudah memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Nongsa, Batam, Kepulauan Riau yang berfokus pada pengembangan ekonomi digital dan pariwisata.
"Di sana itu mereka sudah bekerjasama dengan produser film dari Hollywood dan juga Disney membuat kartun dan membuat film-film luar negeri di Indonesia, khususnya di Nongsa mereka memiliki studio, dan juga mereka membuat games juga dan itu tambahan untuk mengenai film dan industri kreatif perfilman," kata Widiyanti.
Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai bahwa segala hal terkait dengan perizinan film harus dibicarakan bersama Kementerian Ekonomi Kreatif serta Kementerian Kebudayaan yang kini memegang tanggung jawab di sektor tersebut.
Daulay mengaku telah berbicara dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk lebih memperhatikan industri film, khususnya film dengan tema atau yang melibatkan anak-anak.
"Kami menginginkan sebetulnya ada fasilitasi yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata. Supaya ekonomi kreatifnya muncul, berkembang," kata dia.
Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menyayangkan banyak destinasi wisata di Indonesia yang dijadikan tempat syuting film luar negeri, kurang disorot dan kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah.
Sejumlah film yang disebutkan seperti "The Savage" yang tayang pada tahun 2012 dan mengambil adegan di Pulau Moyo, Nusa Tenggara Barat dan "King Kong" tahun 2005 yang syuting di Pulau Mursala di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
"Coba bayangkan, Pulau Mursala di Tapanuli Tengah, itu King Kong di sana filmnya, tapi enggak mampu menjadi daya tarik. Beda misalnya dengan James Bond Island yang ada di Phuket, Thailand," katanya.
"Itu dimana-mana Trip Advisor menulisnya adalah James Bond Island, bukan lagi nama pulau aslinya. Tapi justru yang laku, dia menjadi tujuan banyak orang karena sebutan itu," tambahnya.
Menurutnya, pemerintah melalui kementerian terkait harus sudah mulai memikirkan alur regulasi yang jelas mulai dari perizinan hingga biaya yang perlu dikeluarkan sineas untuk merekam adegan di destinasi wisata Indonesia.
Di sisi lain, langkah ini ia nilai dapat memperkuat promosi pariwisata serta menarik minat banyak pihak untuk lebih sering berkunjung ke Indonesia.
Baca juga: Menteri Pariwisata buka Wonderful Indonesia Wellness
Baca juga: Menteri Pariwisata dorong gastronomi lewat "Wisata Rasa di Bumi Pasundan"
