Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersama Bareskrim Polri telah melakukan penindakan di 36 titik tambang pasir ilegal di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) dan akan segera melakukan pemulihan ekosistem.
Kepala Balai TN Gunung Merapi Muhammad Wahyudi dalam pernyataan terkonfirmasi di Jakarta, Selasa, menyatakan tidak ada izin dan tidak diperbolehkan adanya aktivitas penambangan pasir di kawasan konservasi.
Dia menyebut kawasan TN Gunung Merapi berfungsi penting sebagai habitat satwa dilindungi dan sumber air bagi masyarakat Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.
"Kemenhut dalam hal ini Balai Taman Nasional Gunung Merapi segera melakukan pemulihan ekosistem. Pemulihan ini dimulai dengan penanaman kembali di area yang terdampak tambang ilegal," ujar Wahyudi.
Baca juga: Polri tetapkan satu tersangka di kasus penambangan ilegal di kawasan Gunung Merapi
Balai TNGM akan segera melakukan pemulihan ekosistem melalui penanaman kembali, dimulai dari Blok Sentong, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, yang terdampak akibat tambang ilegal.
Sebelumnya Kemenhut dan Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri melakukan operasi gabungan pada Senin (3/11), yang merupakan sinergi antara Dittipidter Bareskrim Polri, Balai TNGM, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Polresta Magelang, serta dukungan aktif pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
Langkah itu dilakukan menyusul laporan masyarakat dan hasil pemantauan lapangan yang mengungkap adanya aktivitas penambangan pasir tanpa izin di dalam kawasan konservasi.
Sebelumnya Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyatakan seluruh kegiatan ilegal yang merusak hutan akan ditindak tegas. Menhut Raja Antoni juga memastikan komitmennya untuk menindak tegas pelaku tanpa pandang bulu.
"Tidak ada sedikitpun ruang bagi siapapun yang melakukan pelanggaran hukum di kawasan hutan," ujar Menhut Raja Antoni.
"Semua yang ilegal kami tindak," tambahnya.
Menhut juga mengapresiasi adanya kolaborasi lintas sektor dalam penegakan hukum di kawasan hutan. Kolaborasi itu menunjukkan perlindungan hutan bukan hanya tanggung jawab satu instansi, tetapi kerja kolektif untuk menjaga masa depan lingkungan dan keselamatan masyarakat.
