Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo meminta agar rencana kenaikan tarif Transjakarta tidak membebani masyarakat bawah berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada moda transportasi tersebut.
"Wacana kenaikan tarif harus dibahas secara terbuka dan partisipatif, dengan melibatkan aspirasi publik," kata Rio di Jakarta, Jumat, menanggapi wacana kenaikan tarif Transjakarta.
Selain itu, lanjut Rio, aspirasi publik juga perlu didengarkan baik melalui forum konsultasi agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan suara warga Jakarta.
Baca juga: DKI Jakarta pastikan tarif MRT dan LRT tidak naik
Baca juga: Tarif Transjakarta hingga MRT hanya Rp80 saat HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus
Sebelum wacana kenaikan tarif dilanjutkan, perlu dilakukan audit komprehensif terhadap efisiensi anggaran dan penyaluran subsidi, termasuk evaluasi ketepatan sasaran bagi 15 golongan penerima manfaat.
"Kita bandingkan dengan di Seoul, Korea Selatan misalnya pemerintah memberikan potongan tarif penuh bagi pelajar, lansia, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya," ujarnya.
Rio juga meminta kenaikan tarif harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan, termasuk ketepatan waktu, kenyamanan dan keamanan pengguna harus menjadi prioritas utama agar masyarakat merasa mendapatkan nilai sepadan dengan tarif yang dibayarkan.
Sebelum menaikkan tarif, Rio mendorong agar Pemprov DKI juga memfokuskan energi pada percepatan integrasi antar moda transportasi.
"Sinergi yang kuat antara MRT, LRT dan Transjakarta akan menciptakan ekosistem transportasi yang efisien, nyaman dan berkelanjutan," katanya.
Baca juga: DKI Jakarta berlakukan tarif Rp1 untuk naik Transjakarta- MRT-LRT peringati HUT Bhayangkara
Sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta masih mengkaji kenaikan tarif bus Transjakarta dari semula Rp3.500 menjadi Rp5.000 dengan mempertimbangkan berbagai aspek.
"Untuk kenaikan tarif Transjakarta masih dalam tahap kajian, juga melihat situasi dan kondisi yang ada," ujar Wakil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Ujang Harmawan kepada ANTARA di Jakarta, Rabu (29/10).
Ujang pun belum bisa memberikan kepastian kapan tarif ini akan naik, apakah pada tahun ini atau tahun depan karena masih dalam persiapan.
"Masih persiapan. Kami menjaring berbagai masukan dari masyarakat," kata dia.
