Jakarta (ANTARA) - Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai pemerintah perlu mendorong pembiayaan ultramikro lebih masif sebagai bagian dari upaya mengentaskan kemiskinan yang menjadi program prioritas Kabinet Merah Putih.
“Kredit ultramikro penting untuk akses mereka yang berada di ekonomi bawah dan belum bankable. Ini sekaligus mendidik mereka lebih bisa mengelola keuangan seiring pertumbuhan usaha mikronya,” kata Eko dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, secara umum pembiayaan ultramikro bisa menjadi satu pilihan cara untuk mendorong perbaikan ekonomi kalangan bawah.
Namun, dengan plafon kredit ultramikro yang karena menyesuaikan dengan kemampuan membayar peminjam, menurut Eko, perlu dukungan kebijakan pemerintah di tingkat makro.
Baca juga: Penggunaan APBN ramah Koperasi dinilai bisa dorong pemerataan ekonomi
Sementara itu, Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip mengatakan kehadiran model pembiayaan ultramikro itu mengisi ceruk ekonomi yang tidak dijangkau oleh sumber pendanaan dengan pendekatan konvensional seperti bank.
Ceruk itu, kata dia, selama ini diisi oleh keberadaan rentenir yang justru kerap memberikan dampak negatif kepada masyarakat.
Peran pembiayaan ultramikro seperti yang dijalankan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) juga memiliki misi pemberdayaan kepada kelompok bawah tidak sekadar menyalurkan pembiayaan.
“Terbukti, banyak pelaku ekonomi dari kelompok masyarakat miskin yang kini berhasil ‘mentas’ dari status sebagai keluarga prasejahtera menjadi sejahtera bahkan di atasnya,” kata Sunarsip.
Baca juga: Ekonom: Penurunan PPN bisa dongkrak daya beli dan sektor riil
Dia pun memandang lembaga dengan model bisnis seperti PNM perlu didorong agar memiliki lingkup ukuran usaha (size) pembiayaan yang lebih besar.
“Perannya sebagai lembaga pembiayaan ultramikro yang fokus pada pemberdayaan tetap perlu dan harus dipertahankan. Namun, size-nya harus dinaikkan,” ujarnya.
Adapun PNM Mekaar berdiri pada 2016 dengan nasabah sebanyak 22,7 juta orang dan semuanya adalah perempuan.
Selama 2025, perusahaan pelat merah ini membidik nasabah aktif Mekaar sebanyak 16 juta orang. Selama 2024, jumlah pembiayaan Mekaar secara konsolidasi mencapai Rp73,93 triliun.
Baca juga: Petani tembakau apresiasi Menkeu, Ekonom usulkan moratorium demi pemulihan industri
“Nasabah kami berasal dari kelompok ekonomi desil I sampai desil III. Yang masuk kemiskinan ekstrem sekitar 6 juta nasabah. Jadi PNM dari sejak digagas dan dilahirkan sejalan dengan upaya pemerintah menekan angka kemiskinan,” ujar Direktur Utama PNM Arief Mulyadi pada Juli 2025.
Selain PNM, ada beberapa badan usaha swasta sejenis di dalam negeri seperti BTPN Syariah, Amartha, dan PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura (MBK) yang memiliki nasabah di atas 1 juta orang.
