Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas melalui peningkatan nilai Reformasi Birokrasi (RB) serta pembangunan Zona Integritas (ZI) di seluruh unit kerja.
Kepala Biro SDMO Kemenpar Antonio Wasono Imam Prakoso, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan komitmen ini mencakup upaya menciptakan tata kelola yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan menetapkan target capaian nilai Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2025 sebesar 90, lebih tinggi dari capaian nilai tahun 2024 sebesar 86,31. Peningkatan nilai ini juga menjadi salah satu prasyarat bagi penyesuaian tunjangan kinerja aparatur di lingkungan Kemenpar.
Antonio menegaskan reformasi birokrasi bukan sekadar kewajiban administratif atau rutinitas tahunan, melainkan komitmen moral dan profesional untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, responsif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
"Reformasi birokrasi harus menjadi napas dalam setiap proses kerja kita,” kata Antonio.
Baca juga: DPMPTSP Bekasi mantapkan layanan publik wujudkan zona integritas WBK
Fokus utama pelaksanaan RB kini bergeser dari process-oriented atau berorientasi pada proses menjadi outcome-oriented atau berorientasi pada hasil.
“Keberhasilan birokrasi tidak lagi diukur dari tumpukan laporan yang rapi, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat serta kontribusinya terhadap agenda pembangunan nasional,” ujar Antonio.
Ia menambahkan penguatan fokus RB Tematik tahun 2025 diarahkan pada enam bidang prioritas nasional, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, mendorong hilirisasi, memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan kualitas serta akses layanan kesehatan, dan memperluas akses serta mutu layanan pendidikan.
Keenam bidang tersebut diharapkan menjadi kontribusi nyata Kemenpar dalam mendukung agenda pembangunan nasional melalui sektor pariwisata.
Kemenpar membentuk tim RB yang terdiri atas berbagai bidang, antara lain Tata Kelola ASN dan Kelembagaan, Tata Kelola Pemerintahan Digital, Data dan Informasi, Perencanaan dan Akuntabilitas, Tatalaksana, Pelayanan Publik, Pengawasan dan Pembangunan Zona Integritas, serta Peraturan Perundang-undangan dan Tata Kelola Kebijakan Publik, termasuk pelaksanaan nilai utama ASN.
Baca juga: Pemkab Purwakarta komitmen wujudkan tata kelola pemerintahan bersih
Tim RB didorong untuk menyusun rencana aksi yang terukur, inovatif, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan publik serta efektivitas tata kelola pemerintahan.
“Melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang konsisten dan terarah, Kemenpar menegaskan komitmennya untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif, transparan, dan berintegritas dalam mendukung kemajuan pariwisata nasional,” ucap Antonio.
Selain peningkatan nilai Reformasi Birokrasi, Kemenpar juga memperkuat langkah strategis dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Upaya ini dilakukan melalui lokakarya yang digelar secara hybrid di Jakarta.
Staf Ahli Menteri Pariwisata Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi, Kurleni Ukar mengatakan pembangunan Zona Integritas bukan sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi merupakan transformasi menyeluruh yang dimulai dari perubahan pola pikir, etika kerja, dan perilaku aparatur.
"Keberhasilan Zona Integritas sangat ditentukan oleh perbaikan pola pikir dan pola kerja yang konsisten di setiap level organisasi,” ujar Kurleni.
Baca juga: Dinkes Depok canangkan zona integritas bebas dari korupsi
Kemenpar menargetkan 30 persen unit kerja dapat meraih predikat WBK dan WBBM pada tahun mendatang. Saat ini, nilai Reformasi Birokrasi Kemenpar mencapai 86,31 dengan kategori A-, dan terus ditingkatkan untuk mendorong kinerja serta kesejahteraan aparatur.
Strategi utama pembangunan Zona Integritas mencakup penguatan komitmen pimpinan dan seluruh jajaran agar menjadikan integritas sebagai budaya organisasi, penyederhanaan tata laksana dan prosedur kerja agar pelayanan publik lebih efisien, cepat, dan transparan.
Kemudian peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur melalui penegakan disiplin dan pengembangan kompetensi, pembentukan agen perubahan di setiap unit kerja, serta integrasi teknologi digital dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas.
Seluruh langkah tersebut diperkuat dengan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan, termasuk pengendalian gratifikasi, whistleblowing system, dan penanganan benturan kepentingan.
“Melalui strategi terintegrasi ini, Kemenpar berkomitmen menciptakan birokrasi yang adaptif, bersih, dan melayani, serta menjadi contoh nyata penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan instansi pemerintah,” kata Kurleni.
