Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan akan mengatur waktu kerja para pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dalam merespon pemangkasan transfer pusat ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menurut Dedi Mulyadi, pengaturan waktu kerja pegawai yang dilakukannya akan mengurangi beban pengeluaran Pemprov Jabar.
"Pegawai akan kita atur (waktu kerja) karena semakin banyak pegawai masuk, semakin tinggi beban biaya," kata Dedi dalam keterangan di Bandung, Selasa.
Dedi yang mengatakan hal ini usai menghadiri "Dialog Peradaban untuk Toleransi dan Perdamaian" di Makara Art Center Universitas Indonesia Depok, Selasa ini, mengungkapkan Pemprov Jabar juga akan mengubah kultur birokrasi merespon pemangkasan transfer dari pusat.
Baca juga: Menata ulang harapan tenaga honorer di tengah krisis fiskal
Dedi mencontohkan kultur birokrasi yang akan dirubah itu seperti, mengurangi perjalanan dinas dan belanja rutin pemerintah.
"Seluruh dana perjalanan dinas kita hanya sisakan 25 persen sampai 10 persen. Termasuk juga listrik dan air (disisakan dengan persentase yang sama)," ucap Dedi.
Meski demikian, Dedj mengeklaim pemangkasan transfer dari pusat ini, tidak akan berpengaruh terhadap kinerja para pegawai. Di mana, meskipun anggaran berkurang, kinerja pegawai akan tetap baik.
Pemangkasan transfer dari pusat ini juga, ujar Dedi, tidak akan mempengaruhi pembangunan.
"Anggaran untuk pembangunan justru dinaikkan 50 persen. Pemprov Jabar akan menghadirkan fasilitas umum baru," ujarnya.
Baca juga: Bupati Bogor siapkan strategi hadapi pemotongan dana transfer
Baca juga: Purwakarta rumuskan kegiatan prioritas atas pengurangan transfer pusat
Ia mengakui bahwa sebagai gubernur harus menerima keputusan pemerintah pusat, namun dia juga memandang tidak akan hanya sekedar menerima.
"Karena kita sebagai gubernur yang merupakan wakil pemerintah pusat ya harus menerima keputusan apa pun. Tetapi seluruh keputusan itu juga kita tidak hanya sekedar menerima, kita harus mengubah diri, pola pikir dan cara bertindak," tutur Dedi.
Diketahui, APBD Jawa Barat 2026 turun Rp2,4 triliun akibat penurunan dana transfer pusat.
Penurunan tersebut berasal dari sejumlah pos, antara lain Dana Bagi Hasil (DBH) yang turun dari Rp2,2 triliun menjadi Rp843 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) dari Rp4 triliun menjadi Rp3,3 triliun, serta penghapusan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik senilai Rp276 miliar. Selain itu, DAK nonfisik untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga mengalami koreksi dari Rp4,8 triliun menjadi Rp4,7 triliun.
Dengan penurunan tersebut, total APBD Jabar 2026 yang semula diproyeksikan sebesar Rp31,1 triliun direvisi menjadi Rp28,6 triliun..
