Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengemukakan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini mengadopsi pendekatan ketat dengan prinsip “zero defect”, terinspirasi dari sistem pengendalian kesehatan yang diterapkan saat pandemi COVID-19.
Dadan, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10) malam, menyebut langkah ini ditempuh untuk memastikan setiap porsi makanan yang diterima anak sekolah dijamin aman, bergizi, dan bebas dari risiko gangguan kesehatan.
"Kami sedang berusaha melengkapi seluruh SPPG dengan rapid test untuk menguji bahan baku. Karena, pengalaman Jepang sudah 100 tahun makan bergizi, itu 90 persen gangguan pencernaan yang muncul karena kualitas bahan baku," ujarnya.
Baca juga: Presiden puji Kepala BGN kembalikan anggaran MBG Rp70 triliun
Baca juga: BGN sebut program MBG telah serap satu juta tenaga kerja
Dadan menjelaskan BGN telah menetapkan standar baru bagi penyelenggara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Rata-rata penerima manfaat per SPPG kini ditetapkan antara 2.000 hingga 2.500 anak, dan bisa mencapai 3.000 penerima jika unit tersebut memiliki ahli masak bersertifikat.
“Kemudian, kita minta ada juru masak profesional yang akan mendampingi terutama SPPG-SPPG baru selama lima hari dan kalau kurang bisa dilanjutkan,” ujar Dadan.
Selain itu, BGN juga akan melengkapi seluruh SPPG dengan alat sterilisasi food tray berteknologi tinggi.
"Dengan alat itu, wadah makanan yang telah dicuci bisa dikeringkan dalam tiga menit pada suhu 120 derajat Celsius,” katanya.
Baca juga: BGN sebut tiga kunci sukses pelaksanaan Program MBG
Dadan menambahkan, faktor kualitas air juga menjadi perhatian utama, sehingga air yang digunakan untuk memasak harus bersertifikat layak konsumsi, seperti air galon atau isi ulang yang telah melalui proses sertifikasi resmi.
“Karena di Indonesia kualitas air masih belum rata, sehingga kita akan kerjakan ini,” katanya.
