Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Sebanyak lima pejabat mendaftarkan diri pada seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi yang dibuka sejak 3-17 Oktober 2025 guna mengisi kekosongan posisi aparatur sipil negara paling strategis di wilayah itu.
"Ada lima kalau tidak salah, tiga dari Kabupaten Bekasi, satu atau dua orang saya lupa, dari luar daerah juga ikut daftar," kata Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang di Cikarang, Jumat.
Dia mengatakan tiga pejabat yang mendaftar seleksi sekda asal daerah itu yakni Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Henri Lincoln. Kepala Badan Pendapatan Daerah Iwan Ridwan serta Kepala BKPSDM Endin Samsudin.
Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bekasi Bennie Yulianto Iskandar mengatakan panitia dijadwalkan melakukan seleksi administrasi dan rekam jejak mulai 20-22 Oktober 2025 setelah pendaftaran ditutup malam ini pukul 23.59 WIB.
Baca juga: KPK ingatkan proses seleksi jabatan ASN pemda bebas konflik kepentingan
Sesuai ketentuan, tahapan seleksi dilanjutkan apabila jumlah pendaftar lebih dari tiga orang. Begitu pula saat pengumuman seleksi administrasi dan rekam jejak. Berapa pun jumlah pendaftar, jika yang lulus kurang dari tiga, maka seleksi dibatalkan atau diulang lewat skema perpanjangan.
"Kita akan share setelah dicek administrasi dan rekam jejak, nanti kita akan umumkan siapa-siapa saja yang lolos. Misal pendaftar 10 orang namun yang lolos administrasi hanya dua, tetap kita ulang. Tapi kalau semisal ada tiga atau lebih, tahapan kita lanjutkan," katanya.
Dirinya menyatakan skema perpanjangan waktu seleksi dimungkinkan dilakukan apabila persyaratan jumlah minimal pendaftar maupun peserta lolos administrasi dan rekam jejak kurang dari batas minimal. Segala sesuatu berkaitan dinamika proses seleksi bisa saja terjadi.
"Kalau kurang yang lolos administrasi, kita bisa saja perpanjang atau diulang. Nah, kalau persyaratan dipermudah misalnya cukup satu dinas saja ya bisa-bisa saja, semua itu tergantung keputusan tim pansel (panitia seleksi)," ujarnya.
Baca juga: Bupati Bekasi pastikan beri rekomendasi seluruh peserta seleksi sekda
Bennie pun memastikan tim panitia seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi akan bekerja profesional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Tim pansel berjumlah ganjil, lima orang maksimal tujuh orang profesional dan kompeten. Ada dari BKN, akademisi atau dosen dari universitas, ada dari BRIN, Inspektorat Kemedagri, rektor kepala dari universitas, ada juga keterwakilan dari BKD Provinsi. Kita bisa memastikan mereka bekerja sesuai aturan," ujarnya.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik Hamludin meminta panitia untuk bekerja secara profesional mengingat hasil seleksi ini menentukan siapa sosok panglima aparatur sipil negara di Kabupaten Bekasi.
Dirinya mengaku seleksi terbuka sekretaris daerah ini belum mencerminkan prinsip kompetisi secara sehat serta bebas dari konflik kepentingan guna menghasilkan pemimpin berintegritas.
Baca juga: Pemkab Bekasi siapkan seleksi sekretaris daerah
"Ada poin syarat yang menyebut calon harus sudah menjabat kepala di dua dinas berbeda padahal di rujukan aturan yakni PP 11/2017 maupun edaran Menpan-RB 10/2023 tidak bunyi persyaratan itu. Kemudian salah satu calon masih berkaitan dengan keluarga besar kepala daerah, ini diduga berbau nepotisme," ucapnya.
Di waktu hampir bersamaan, lanjut dia, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga membuka seleksi untuk mengisi delapan jabatan pimpinan tinggi pratama yang mengalami kekosongan namun lagi-lagi dengan mencantumkan persyaratan khusus yang dinilai akan memberatkan calon peserta.
"Seperti memiliki pengalaman jabatan di bidang tertentu minimal lima tahun. Menjabat dengan pernah bertugas itu hal berbeda. Saya yakin filter-filter seperti ini maupun pada seleksi sekda membuat sepi pendaftar padahal ASN Kabupaten Bekasi banyak yang memiliki kompetensi tinggi dan telah mengikuti serangkaian uji kompetensi ketika akan naik jabatan," kata dia.(KR-PRA).
