Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor berhasil meraih penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia atas peningkatan kualitas pelaksanaan manajemen dan pelayanan Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran dalam memastikan kepatuhan terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN, sekaligus komitmen kami dalam mempercepat pelayanan kepegawaian di Kabupaten Bogor,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor, Yunita Mustika Putri di Cibinong, Jumat.
Menurut Yunita, Pemkab Bogor menerima dua penghargaan dari BKN, yakni peringkat III terbaik se-Jawa Barat untuk kategori Indeks Implementasi NSPK serta penghargaan sebagai instansi tercepat dalam pengangkatan CPNS dan PPPK formasi tahun 2024 di wilayah kerja Kantor Regional III BKN.
Baca juga: BKN RI berikan Bupati Bogor penghargaan karena cepat lantik PPPK-CPNS
Kedua penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BKN RI, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, kepada Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam dua kesempatan berbeda. Penyerahan pertama dilakukan pada acara Rapat Koordinasi Kepegawaian se-Jawa Barat dan Banten di Gedung Technopark, Kota Cimahi, Kamis (9/10), dan berikutnya usai pelantikan CPNS serta PPPK di Lapangan Tegar Beriman, Kamis (17/4).
“Ini menjadi bukti nyata komitmen Bupati Bogor dalam memperkuat tata kelola kepegawaian yang cepat, transparan, dan akuntabel. Dukungan beliau, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah menjadi kunci utama capaian ini,” ujar Yunita.
Ia menambahkan pada April 2025 lalu, Bupati Bogor melantik 3.344 PPPK dan 352 CPNS di Lapangan Tegar Beriman, yang mendapat apresiasi langsung dari Kepala BKN RI karena termasuk daerah tercepat di Indonesia dalam pengangkatan ASN formasi 2024.
Baca juga: BKPSDM Kabupaten Bogor raih lima penghargaan BKN Award 2022
Tak berhenti di situ, lanjut Yunita, Bupati Bogor juga melantik PPPK penuh waktu tahap II di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, pada awal Oktober 2025. Sementara itu, BKPSDM kini tengah memproses pengangkatan 9.756 PPPK paruh waktu yang masih menunggu penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari BKN.
“Proses penetapan NIP menjadi tahapan krusial. Begitu BKN menerbitkan NIP, kami akan langsung melaksanakan pelantikan,” terangnya.
Yunita menegaskan, penghargaan dari BKN ini tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga tanggung jawab besar untuk terus berinovasi dalam pelayanan ASN.
“Capaian ini kami jadikan motivasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi ASN dan masyarakat Kabupaten Bogor,” katanya menegaskan.
Ia berharap, dengan komitmen dan arahan dari Bupati Rudy Susmanto, BKPSDM dapat terus memperkuat reformasi birokrasi serta mendorong terciptanya aparatur yang profesional dan berintegritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
