Jakarta (ANTARA) - Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Jakarta Barat melibatkan sejumlah warga binaan dalam aksi kerja sosial bersih-bersih di Taman Cattleya, Palmerah, Jakarta Barat, pada Rabu.
Kepala Bapas Kelas I Jakarta Barat, Sri Susilarti mengatakan, dilibatkannya warga binaan dalam kerja sosial merupakan persiapan implementasi teknis hukuman kerja sosial yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.
"Dalam KUHP baru, khususnya Pasal 85, pidana bisa berbentuk tindakan seperti kerja sosial," kata Sri usai mendampingi 10 warga binaan dalam kerja pembersihan di lokasi tersebut.
Kerja sosial ini adalah wujud keadilan restoratif (restorative justice) yang diharapkan menjadi solusi untuk mengurangi kapasitas di lapas dan rutan.
Baca juga: Pemkab Bantul bersama relawan gelar aksi bersih sungai peringati World Cleanup Day
Menurut Sri, perubahan paradigma pemidanaan dalam KUHP yang baru membuat penjara tak lagi menjadi satu-satunya pilihan hukuman bagi pelaku kejahatan ringan (ancaman penjara di bawah lima tahun).
"Memasukkan terpidana atau tersangka ke dalam lembaga pemasyarakatan bukan solusi yang terbaik. Jadi mereka ini diberi kesempatan. Masyarakat melakukan pembinaan terhadap terpidana tersebut karena isi lapas itu sudah cukup banyak," kata Sri.
Ia menjelaskan, dalam perubahan Pasal 85 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, secara spesifik diatur bahwa pidana bisa berbentuk tindakan, salah satunya adalah kerja sosial yang diawasi.
Baca juga: KLH percepat implementasi Prokasih dimulai dari pembersihan Sungai Cipinang
Dengan adanya opsi hukuman kerja sosial yang efektif berlaku pada 2026, nantinya penegak hukum punya alternatif untuk menjatuhkan hukuman yang dinilai lebih bermanfaat bagi terpidana maupun masyarakat.
Menurut dia, hal itu menjadi langkah strategis untuk mengatasi masalah darurat kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di Indonesia.
Termasuk, Bapas Jakarta Barat yang saat ini menangani lebih dari 1.600 klien yang beberapa di antaranya adalah anak-anak.
"Saat ini ada sekitar 270.000 penghuni lapas di seluruh Indonesia. Kapasitas sudah sangat tidak memadai. Memasukkan semua terpidana ke dalam lembaga pemasyarakatan bukan lagi solusi yang terbaik," kata Sri.
Baca juga: DLH Bekasi bersihkan pintu air dan irigasi selama sebulan peringati WCD
Sri menyampaikan, hukuman kerja sosial yang membuat terpidana tak perlu masuk ke dalam lembaga dan bisa memberikan kesempatan agar bisa kembali ke masyarakat setelah mendapat pembinaan.
"Jadi mereka diberi kesempatan untuk menyesali perbuatannya dengan melakukan tindakan-tindakan yang bermanfaat bagi publik yang akan ditentukan oleh hakim," katanya.
Kendati demikian, Sri menegaskan implementasi hukuman kerja sosial ini tidak akan dilakukan secara sembarangan.
Bapas akan melakukan peran pengawasan dan pembimbingan terhadap terpidana yang menjalani hukuman agar berjalan sesuai keputusan hakim.
"Kerja-kerja sosial yang dilakukan oleh klien binaan juga beragam, mulai dari menjadi pekerja kebersihan di tempat-tempat umum, bekerja di rumah sakit hingga mendapat pelatihan keterampilan," katanya.
