Ankara (ANTARA) - Turki akan memikul tanggung jawab atas rekonstruksi Jalur Gaza, kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Turki Burhanettin Duran, Senin (13/10).
Sebelumnya pada Senin pagi, Presiden AS Donald Trump, Presiden Mesir Abdel Fattah Sisi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani menandatangani kesepakatan damai Jalur Gaza.
"Negara kami akan terus ikut memikul tanggung jawab rekonstruksi Gaza, menyembuhkan luka-lukanya, dan memastikan bahwa saudara-saudara kami di Palestina dapat menatap masa depan dengan penuh harapan dan keyakinan," tulis Duran di X, mengomentari hasil KTT perdamaian Gaza di Mesir.
"Negara kami akan terus berdiri di pihak yang tertindas, di pihak keadilan, dan menjadi pembawa pesan perdamaian," imbuhnya.
Baca juga: Turki tolak semua rencana yang paksa warga Palestina tinggalkan tanah air mereka
Baca juga: Prabowo dan Erdogan sepakat terus bela Palestina, bangun kembali Gaza
Dia menambahkan bahwa KTT tersebut menjadi titik balik penting bagi upaya diplomatik yang bertujuan mencapai gencatan senjata permanen di Gaza dan membangun perdamaian dan stabilitas regional.
"Selama perundingan di KTT, Presiden kami (Recep Tayyip Erdogan) menegaskan kembali sikap tegas Turki berdasarkan prinsip-prinsip perdamaian, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan, serta menekankan pentingnya solusi dua negara untuk mencapai perdamaian abadi," kata Duran.
Pada 9 Oktober, Trump mengumumkan bahwa Israel dan gerakan perlawanan Palestina, Hamas, telah mencapai kesepakatan untuk melaksanakan tahap pertama rencana perdamaian guna menyelesaikan konflik di Jalur Gaza.
Baca juga: Turki: Tanah Palestina milik warga Palestina, bukan dagangan
Pada tahap pertama, Hamas membebaskan sandera Israel, dan Israel menarik pasukannya ke garis yang disepakati di Jalur Gaza, serta membebaskan ratusan warga Palestina dari penjara-penjara Israel, termasuk banyak dari mereka yang menjalani hukuman seumur hidup atas tuduhan terorisme.
Rencana damai Gaza yang diinisiasi Trump dan diluncurkan pada 29 September mencakup 20 poin dan menyerukan gencatan senjata segera dengan syarat pembebasan para sandera dalam waktu 72 jam.
Dokumen tersebut juga mengusulkan agar Hamas dan kelompok Palestina lainnya tidak ikut dalam pemerintahan Jalur Gaza, baik secara langsung maupun tidak langsung, tetapi kendali harus dialihkan kepada otoritas teknokratis di bawah pengawasan internasional yang dipimpin oleh Trump.
Sumber: Sputnik-OANA
