Batang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menyebutkan pembangunan tempat pengolahan sampah sementara terpadu terintegrasi (TPSTT) di lahan seluas 7.000 meter persegi seperti di Desa Tersono, Kabupaten Batang, akan mengurangi permasalahan sampah di beberapa wilayah setempat.
"Pengelolaan sampah (di Desa Tersono) ini sangat bagus dan harus dicontoh desa-desa yang ada di Kabupaten Batang," kata Gubernur Jateng Ahmad Luthfi di Batang, Senin.
Menurut dia, jika pemilahan sampah sudah dilakukan dari rumah maka otomatis akan mengurangi beban tempat pembuangan akhir (TPA).
"Kalau semua desa melakukan hal yang sama maka masalah sampah tidak akan jadi beban besar di TPA. Kita tahu anggaran sampah terbatas, jadi desa harus kreatif dan mandiri seperti Desa Tersono," katanya.
Baca juga: Jateng kelola sampah dengan TPST
Baca juga: Pemprov Jateng terus berupaya tingkatkan pengelolaan sampah yang lebih baik
Gubernur minta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jateng untuk menjadikan Tersono sebagai model percontohan serta mendorong desa dan kecamatan lain belajar langsung ke desa tersebut.
"Indonesia pada 2029 ditargetkan bebas TPA open dumping. Jateng juga harus bergerak cepat," katanya.
Mantan Kapolda Jateng ini menyebutkan bahwa Pemprov Jateng bersama Kementerian PUPR telah menyiapkan anggaran pembangunan TPST Sentul di Kecamatan Gringsing.
"Alhamdulillah, kapasitasnya nanti 100 ton per hari. Insya Allah akan segera dibangun," katanya usai meresmikan tempat pengelolaan sampah terpadu dan terintegrasi (TPSTT) "Bumi Hijau" di Desa Tersono, Kabupaten Batang.
Baca juga: Wagub Jateng ingatkan bahwa penanganan sampah perlu jadi gerakan bersama
TPSTT Bumi Hijau Desa Tersono melayani masalah sampah di tujuh desa di Kecamatan Tersono yaitu Tersono, Tanjungsari, Rejosari Barat, Rejosari Timur, Boja, Pujut, dan Harjowinangun Barat. Selain itu, juga melayani masalah sampah di tiga pasar utama yakni Pasar Tersono, Limpung, dan Bawang.
Kepala Desa Tersono Abdul Mukti mengatakan program pengelolaan sampah ini sudah berjalan sekitar tiga bulan dengan melibatkan warga dalam pemilahan dan pengumpulan sampah dari rumah masing-masing.
"Setiap pemilik rumah dikenai iuran Rp15 ribu per bulan. Petugas mengambil sampah dua kali seminggu. Sosialisasinya dibantu mahasiswa KKN, jadi masyarakat mulai terbiasa memilah sampah organik dan anorganik," katanya.
