Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) memperkuat kerja sama karbon biru dengan mitra di Jepang melalui mekanisme Joint Crediting Mechanism (JCM) sebagai langkah strategis pengendalian emisi sekaligus mendukung pembangunan hijau berkelanjutan.
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut (Dirjen PRL) KKP RI Kartika Listriana mengungkapkan kerja sama JCM antara Indonesia dan Jepang telah berjalan sejak 2013.
“Kerja sama Indonesia – Jepang melalui JCM tidak hanya mendorong pengurangan emisi namun juga menghadirkan peluang investasi berbasis ekonomi biru yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan," kata Kartika dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Hingga saat ini, kata Kartika, terdapat 60 proyek JCM di Indonesia dengan potensi pengurangan emisi sekitar 746 ribu ton CO2e per tahun serta peluang mobilisasi pendanaan iklim hingga 400 juta dolar Amerika Serikat melalui perdagangan karbon.
Baca juga: Potensi keunggulan karbon biru Indonesia
Dalam talkshow “Joint Crediting Mechanism Outreach for Indonesia” di Jepang, Kartika menegaskan JCM bukan sekadar skema perdagangan karbon, tetapi instrumen percepatan alih teknologi, investasi hijau, serta insentif finansial melalui kredit karbon berintegritas.
Selain itu, untuk menjajaki kerja sama di bidang konservasi mangrove, restorasi pesisir, tata kelola laut berkelanjutan, riset serta pengembangan sumber daya manusia, beberapa pertemuan dilakukan dengan mitra seperti Sumitomo Corporation dan Sasakawa Peace Foundation (SPF).
Ke depan, lanjut Kartika, Indonesia dan Jepang akan menyiapkan Implementasi Mutual Recognition Arrangement (MRA) untuk sistem kredit karbon, yaitu Sertifikat Penurunan Emisi Indonesia (SPEI) dan Joint Crediting Mechanism (JCM) Jepang.
Baca juga: KLH RI dan Kanada bahas pengelolaan karbon biru untuk tangani perubahan iklim
Melalui MRA ini, kedua negara akan saling mengakui sistem kredit karbon masing-masing yang ditargetkan dan mengizinkan pertukaran kredit karbon yang telah tersertifikasi, untuk membantu mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) masing-masing negara dan mendorong pasar karbon global.
Kartika menekankan peran penting Indonesia dalam mendorong tata kelola karbon biru, yaitu melalui percepatan legalisasi dan perencanaan ruang laut untuk karbon biru dan program ekonomi biru di 17 lokasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) dan 1 lokasi percontohan di provinsi Jawa Tengah.
"Yang diharapkan menjadi contoh nyata kolaborasi internasional dalam mendukung ekonomi biru dan pencapaian target iklim global," ucapnya.
Ia menegaskan langkah itu menjadi bukti konkret komitmen KKP yang kini memasuki usai ke-26 tahun, dalam menata ekosistem karbon biru untuk kepentingan nasional bahkan global.
Baca juga: KKP sebut padang lamun ekosistem karbon biru siap diperdagangkan
Menurut dia, karbon biru merupakan aset strategis Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim, perlindungan ekosistem, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
"Melalui pilot project di Jawa Tengah, Indonesia ingin menunjukkan bahwa tata kelola karbon biru dapat menjadi model yang nyata dan terukur,” bebernya.
Inisiatif tersebut juga akan diusung sebagai pencapaian penting Indonesia pada COP30 di Belém sehingga dunia dapat melihat kontribusi nyata Indonesia dalam menjaga laut sekaligus mendukung transisi menuju ekonomi hijau.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmennya menjaga dan melindungi ekosistem karbon biru di perairan Indonesia terutama untuk menjaga keberlanjutan keanekaragaman hayati laut serta kemaslahatan masyarakat pesisir.
