Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir memberikan waktu selama tiga bulan atau hingga akhir tahun 2025 bagi organisasi olahraga untuk menyelesaikan persoalan dualisme kepengurusan cabang olahraga lewat jalur musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
"Saya akan memberikan waktu kepada KOI dan KONI atau siapa pun untuk berembuk (menyelesaikan dualisme) sampai akhir tahun ini," kata Erick Thohir dalam rapat kerja pertamanya bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Senin.
Dia menyampaikan hal itu menanggapi persoalan dualisme kepengurusan cabang olahraga seperti tenis meja, tinju, yang kembali disoroti pihak Komisi X.
Menpora menginginkan pihak organisasi olahraga seperti Komite Olimpiade Indonesia dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) beserta federasi olahraga dapat menyelesaikan persoalan dualisme secara musyawarah.
Baca juga: Presiden FIFA tidak masalah Erick Thohir rangkap jabatan
Musyawarah untuk mencapai mufakat, kata dia, merupakan landasan untuk membangun bangsa dan negara.
Tetapi, dia melanjutkan, apabila musyawarah untuk mufakat tidak diwujudkan hingga akhir tahun 2025, maka pihaknya akan mengambil langkah penyelesaian.
"Kami akan push secara Undang-Undang-nya, secara regulasinya, mohon maaf kalau nanti ada perbedaan dalam penyelesaiannya karena sudah diberikan waktu untuk musyawarah mufakat," katanya.
Menpora menginginkan agar semua pihak bisa kompak dalam melakukan pembinaan olahraga. Kementerian yang dipimpinnya sudah berani melakukan introspeksi diri sehingga dia berharap semua organisasi olahraga juga harus mengevaluasi diri.
Baca juga: Atlet gulat berharap Erick jayakan olahraga nasional
Baca juga: Erick Thohir tetap jabat ketua PSSI
Menpora tidak menginginkan adanya kekuasaan tunggal (dalam memimpin organisasi olahraga) karena menurutnya akan secara mutlak memunculkan praktik korupsi.
"Ini yang kami bilang bahwa kita semua mawas diri. Kalau kami mau introspeksi diri, ya isu dualisme harusnya tidak ada, karena sudah terlalu banyak korban yaitu para atlet sendiri, apalagi korban prestasi nasional," katanya.
