Subang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Subang, Jawa Barat, akan meningkatkan pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis menyusul peristiwa dugaan keracunan yang dialami sejumlah pelajar SDN Rawalele, Kecamatan Dawuan, Subang.
Bupati Subang Reynaldy Putra Andita, di Subang, Kamis, menyampaikan keprihatinannya atas kejadian dugaan keracunan yang dialami para pelajar SD tersebut. Oleh karena itu pihaknya akan meningkatkan pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia mengatakan meski MBG merupakan program pemerintah pusat, tapi Pemerintah Kabupaten Subang tetap bertanggung jawab mengontrol pelaksanaan di lapangan.
Baca juga: Guru perlu pelajari cara penanganan pertama keracunan makanan
Baca juga: Pemkab Bandung Barat tutup sementara tiga dapur MBG diduga jadi penyebab keracunan
"Pemerintah daerah tetap akan mengawasi agar program sesuai arahan Presiden sekaligus menjamin keamanan anak-anak Subang," kata dia.
Sebanyak 11 pelajar SDN Rawalele, Kecamatan Dawuan, Subang pada Kamis ini mengalami gejala keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG).
Keterangan dari pihak sekolah, para pelajar itu mengalami mual-mual setelah menyantap makanan dalam program MBG dengan menu nasi, ikan dori, tempe dan sayur jagung.
Selanjutnya para siswa dibawa ke Puskesmas, hingga akhirnya bisa pulang setelah menjalani perawatan.
Baca juga: Pemkot Sukabumi respons cepat cegah keracunan pada MBG
"Peristiwa dugaan keracunan yang dialami sejumlah anak SDN Rawalele itu menjadi perhatian serius. Kami akan meningkatkan pengawasan pelaksanaan program MBG," kata bupati.
Ia menekankan agar seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memiliki Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (LSHS).
Sementara itu, sesuai dengan data Dinas Kesehatan setempat, dari 44 SPPG di Subang, baru tiga SPPG yang mengantongi sertifikat LSHS. Jadi mayoritas SPPG di Subang hingga kini belum memiliki sertifikat LSHS, tapi tetap beroperasi menjalankan program MBG.
"Saat ini, baru tiga dari total jumlah 44 SPPG yang tersertifikasi. Kami sedang dalami dan tindak lanjuti. Semua harus segera bersertifikat agar kejadian serupa bisa dicegah," katanya.
