Jayapura (ANTARA) - Kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara. Untuk itu, pemerintah berkomitmen masyarakat di Provinsi Papua memperoleh akses layanan kesehatan yang layak melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Program ini hadir tidak hanya sebagai instrumen perlindungan, tetapi juga sebagai bentuk nyata kehadiran negara di Tanah Papua. Kondisi geografis yang kompleks — pegunungan terjal, lembah curam, sungai besar, hingga gugusan pulau yang terpisah — menjadikan tantangan akses pelayanan kesehatan di Papua jauh lebih besar dibandingkan daerah lain di Indonesia.
Meski menghadapi kondisi geografis yang menantang, capaian kepesertaan JKN di Papua terus menunjukkan hasil positif. Berdasarkan data per 7 Juli 2025, sebanyak 1.442.617 jiwa atau 90,12 persen masyarakat Papua telah menjadi peserta aktif. Dengan angka tersebut, cakupan kepesertaan JKN di Papua telah mencapai lebih dari 98 persen dari total jumlah penduduk.
Capaian ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam menghadirkan perlindungan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat di Bumi Cenderawasih.
Kendati begitu, dengan angka tersebut bukan berarti seluruh masalah selesai. Edukasi dan pendampingan tetap menjadi hal yang sangat penting agar masyarakat tidak hanya terdaftar sebagai peserta, tetapi juga memahami manfaat dan prosedur penggunaan layanan JKN.
Untuk menjawab tantangan keterbatasan akses dan belum tingginya pemahaman masyarakat, BPJS Kesehatan meluncurkan program Agen PESIAR, yakni singkatan dari Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi. Program ini dirancang khusus untuk menjangkau masyarakat di daerah sulit akses, termasuk kawasan pedalaman dan pesisir.
Agen PESIAR bertugas sebagai jembatan antara BPJS Kesehatan dan masyarakat. Mereka tidak hanya membantu proses pendaftaran, tetapi juga memberikan edukasi mengenai pentingnya jaminan kesehatan, tata cara penggunaan kartu JKN, hingga informasi mengenai fasilitas kesehatan yang dapat digunakan.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Hernawan Priyastomo, mengakui program ini telah memberikan dampak signifikan di lapangan. “Melalui Agen PESIAR, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang akurat dan terkini, sehingga mereka bisa mengambil keputusan yang tepat terkait layanan kesehatan. Sehingga edukasi ini sangat penting, karena masih ada masyarakat yang belum sepenuhnya paham apa itu JKN,” ujarnya.
Salah satu Agen PESIAR di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan, Yunus Weya mengungkapkan, dia bergabung bukan semata-mata karena imbalan, melainkan karena kepeduliannya terhadap sesama, khususnya masyarakat rentan dan kurang mampu.
“Karena kurangnya pemahaman, masih banyak masyarakat di Kota Jayapura itu ditolak saat berobat. Untuk itulah yang menjadi keinginan saya bergabung menjadi Agen PESIAR,” kata Yunus dengan mata berkaca-kaca.
Yunus sudah aktif sejak 2024 hingga saat ini. Wilayah tugasnya meliputi Kelurahan Hamadi yang memiliki lebih dari 19 ribu jiwa. Di daerah tersebut hanya terdapat satu puskesmas pemerintah, sementara untuk mencapai rumah sakit masyarakat harus menempuh perjalanan dengan kendaraan bermotor.
Jarak dari Kelurahan Hamadi ke Puskesmas Twano Kota Jayapura sejauh 30,9 km. Jika naik angkutan umum membutuhkan ongkos Rp 15 ribu sekali jalan.
Dengan kondisi ini membuat peran Agen PESIAR semakin penting dalam memastikan warga memahami prosedur layanan kesehatan.
Tugas itu memang tidak selalu mudah. Yunus bercerita, pernah ia ditolak warga saat hendak memberikan sosialisasi seusai ibadah. Seorang jemaat bahkan menyebut program JKN sebagai “tipu-tipu” karena merasa tetap harus membayar ketika berobat.
“Sempat kecewa karena niat saya baik, tapi mereka menolak. Saya anggap itu tantangan. Lain kali saya coba lagi dengan cara berbeda,” katanya.
Menurut Yunus, di Kota Jayapura masih ada warga yang belum memahami manfaat JKN. Apalagi mereka yang tinggal di pedalaman dengan akses informasi sangat terbatas.
Karena itu, ia berharap sosialisasi dapat semakin masif dilakukan, baik melalui aparat kampung, tokoh adat, maupun lembaga keagamaan.
Transformasi digital
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua, Setyo Wahyudi, menilai BPJS Kesehatan memainkan peran strategis dalam mewujudkan visi besar Papua Sehat. Layanan JKN harus benar-benar menjangkau seluruh masyarakat, termasuk kelompok adat dan masyarakat rentan.
“Papua Sehat hanya bisa terwujud jika akses kesehatan merata. Itu sebabnya edukasi JKN tidak boleh berhenti di kota, tetapi harus menyentuh hingga kampung-kampung,” katanya.
Selain tantangan geografis, kendala lain meliputi keterbatasan fasilitas kesehatan, distribusi tenaga medis, serta sarana transportasi.
Untuk mengatasi hal itu, pemerintah bersama BPJS Kesehatan terus mendorong transformasi digital di sektor kesehatan. Pemanfaatan aplikasi mobile BPJS Kesehatan, layanan telemedicine, hingga sistem rujukan elektronik menjadi bagian dari strategi menembus keterbatasan jarak dan medan.
“Digitalisasi ini penting, tetapi tidak bisa menggantikan peran edukasi tatap muka. Masyarakat perlu merasa ditemani dan didampingi agar tidak bingung dalam mengakses layanan,” ujar Setyo.
Keberhasilan program JKN di Papua tidak terlepas dari kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, hingga peran aktif masyarakat. Capaian Universal Health Coverage (UHC) di seluruh kabupaten dan kota di Papua menunjukkan bahwa kerja sama tersebut telah berjalan dengan baik.
Namun, pekerjaan besar masih menanti. Sosialisasi dan edukasi tetap harus diperluas agar masyarakat benar-benar memahami bahwa JKN adalah perlindungan yang hadir untuk mereka. Masyarakat harus merasa bahwa JKN bukan sekadar kartu, tetapi jaminan agar mereka bisa berobat tanpa khawatir.
Dengan kombinasi strategi melalui edukasi langsung oleh Agen PESIAR dan pemanfaatan teknologi digital, pemerintah optimistis seluruh masyarakat Papua dapat merasakan manfaat jaminan kesehatan secara nyata. Harapannya, setiap warga di Bumi Cenderawasih, tanpa terkecuali, terlindungi kesehatannya dan visi besar Papua Sehat dapat terwujud.
