Cibinong, Bogor (Antaranews Megapolitan) - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Adang Suptandar mengatakan bahwa "Sistem Informasi Geografis Tata Ruang" (GISTARU) yang baru diluncurkan pemerintah pusat dapat meningkatkan kualitas rencana tata ruang di Indonesia.
"Sistem ini sesuai sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang RI yang memungkinkan setiap orang dapat mengakses rencana tata ruang yang berlaku secara nasional maupun yang berlaku di setiap daerah," katanya di Cibinong, Senin.
Menurut dia dengan terbukanya askes terhadap dokumen rencana tata ruang ini, diharapkan kesadaran masyarakat akan meningkat dan turut serta berperan aktif dalam proses penyusunan rencana tata ruang maupun pengawasan implementasinya.
Selain itu, juga memiliki peranan untuk mengurangi ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan penggunaan tanah, pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan aset tanah dan penguatan hak masyarakat atas tanah atau hutan adat.
Dengan adanya hal tersebut maka pemerintah pusat telah mencanangkan Program Reforma Agraria. Itu dikarenakan dengan banyaknya permasalahan dan sengketa pertanahan yang sering terjadi.
Sehingga ini memang diperlukan penanganan maupun penyelesaian secara komprehensif, yang bertujuan agar tidak menyita waktu cukup lama.
"Jangan sampai kasus sengketa maupun perkara pertanahan ini berlangsung secara berlarut-larut dan menyita waktu kita semua. Kita berharap dengan terdaftarnya seluruh bidang tanah melalui PTSL, dapat mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari," jelasnya.
Ia menambahkan maka dengan adanya program tersebut meminta kepada masyarakat daerah setempat untuk dapat memanfaatkannya.
"Ini jelas menguntungkan untuk kepentingan masyarakat, jadi harus segera dilakssanakan agar kedepannya tidak ada masalah lagi," katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor BPN Kabupaten Bogor, Aus Tyar Syah menuturkan bahwa dalam moment Hari Agraria ini, Kementrian ATR/BPN juga mulai menerapkan layanan integrasi kedalam `Online Single Submission` untuk layanan ijin lokasi.
Dan pertimbangan teknis pertanahanm informasi, rencana detail tata ruang dan pengaturan zonasi. Selain itu dalam pembinaan sumber daya manusia juga disiapkan.
Pasalnya dengan adanya sistem penilaian kerja berdasarkan `Key Performance Indicators` (perhitungan kinerja pada bidang). Dengan adanya cara tersebut maka bila pegawai tidak sesuai maka akan ada sanksi.
"Pada prinsipnya Kementrian ATR/BPN selalu terus berupaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, baik dari segi kualitas layanan, juga dengan melakukan terobosan dan inovasi-inovasi," ujarnya.
Ini juga dapat dilihat dari semua layanan yang terlaksana secara elektronik. Dan juga dilakukan penilaian terhadap kinerja SDM setiap pegawai maupun diri sendiri.
Dengan maksud atau tujuan agar kedepan rotasi maupun promosi menjadi lebih adil bagi pengembangan karir setiap pegawai.
Sekda Bogor: Gistaru dapat meningkatkan kualitas tata ruang
Senin, 24 September 2018 16:13 WIB
Ini jelas menguntungkan untuk kepentingan masyarakat, jadi harus segera dilakssanakan agar kedepannya tidak ada masalah lagi.