Moskow (ANTARA) - Presiden Prancis Emmanuel Macron, Minggu, akan berupaya menyatukan beberapa negara Barat di Majelis Umum PBB untuk mengakui negara Palestina guna mengimbangi AS dan Israel dalam konflik Gaza, menurut laporan Politico.
Akan tetapi, Politico mengatakan bahwa upayanya tersebut kemungkinan besar tidak akan membuahkan hasil.
Sidang peringatan 80 tahun Majelis Umum PBB dibuka pada 9 September. Sesuai tradisi, sidang tersebut akan mencakup pekan tingkat tinggi.
Debat umum akan berlangsung pada 23-27 September, dan kemudian pada 29 September. Rusia akan diwakili oleh Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov.
Macron ingin melancarkan "kudeta" diplomatik besar di New York pada Senin (22/9) mendatang, untuk menunjukkan adanya penyeimbang global terhadap dukungan Washington terhadap konflik Gaza.
Namun, negara-negara besar Eropa seperti Jerman dan Italia diperkirakan tidak akan bergabung dengan inisiatifnya, dan kecil kemungkinan upayanya akan memengaruhi Presiden AS Donald Trump.
Politico menambahkan bahwa bahkan Prancis mengakui bahwa kehebohan dan beragam gestur besar di New York tidak akan berdampak langsung pada krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza.
Lebih jauh lagi, upaya presiden Prancis itu untuk menghadirkan front persatuan guna mengakui Palestina juga menyoroti betapa terpecahnya Eropa Barat dalam isu-isu internasional, tambahnya.
Sementara itu, melalui percakapan telepon dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada 19 September, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan niat negaranya untuk mengakui negara Palestina pada 22 September.
Macron menyatakan bahwa mereka akan melakukannya dalam lingkup rencana perdamaian.
Presiden Prancis itu mengatakan bahwa dia mengingatkan Abbas tentang harapan Prancis terhadap Otoritas Palestina, dan menegaskan bahwa pemimpin Palestina tersebut menegaskan kembali tekadnya untuk melaksanakan reformasi guna memperbarui pemerintahan dan menstabilkan negara Palestina di masa depan.
Lebih lanjut, Macron menyatakan bahwa Prancis akan terus mendampingi otoritas Palestina di jalur ini, serta menambahkan bahwa mereka akan memastikan pemenuhan komitmen yang telah dibuat demi keamanan dan stabilitas wilayah tersebut.
residen Emmanuel Macron menyatakan kesiapan Prancis untuk secara resmi mendeklarasikan pengakuan terhadap kedaulatan Negara Palestina di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 22 September.
"Saya telah berbicara dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas ... Saya menegaskan kembali kepada Presiden Abbas mengenai niat saya mengakui Negara Palestina pada Senin lusa di New York," kata Macron di media sosial X pada Jumat (19/9).
Ia menegaskan bahwa langkah tersebut adalah bagian dalam mewujudkan rencana perdamaian yang lebih luas untuk kawasan Timur Tengah.
Merespons pernyataan Macron, Abbas disebut juga menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan reformasi yang diperlukan untuk memperbarui kepemimpinan negara Palestina.
Sesi ke-80 Majelis Umum PBB telah dibuka di New York sejak 9 September lalu. Sesi tersebut akan mencakup pertemuan tingkat tinggi selama sepekan, termasuk sesi Debat Umum pada 23--27 September, serta pada 29 September.
Sementara itu, dilaporkan harian Politico pada Jumat, rezim zionis Israel tengah mempersiapkan langkah balasan terhadap keputusan Prancis mengakui Negara Palestina.
Langkah balasan yang tengah dipertimbangkan antara lain percepatan pencaplokan wilayah Tepi Barat Palestina dan penutupan Konsulat Prancis di Yerusalem.
Seorang diplomat Prancis kepada media tersebut menyatakan bahwa Paris juga sedang mengkaji berbagai skenario untuk merespons langkah Israel.
Negara Palestina saat ini sudah diakui oleh 147 negara, termasuk Rusia.
Pada 2024, Amerika Serikat memveto status keanggotaan penuh bagi Palestina di PBB. Tetapi di tahun yang sama, 10 negara lain menyatakan pengakuan terhadap Palestina, antara lain Irlandia, Norwegia, Spanyol, dan Armenia.
Prancis, Jumat (8/8), mengutuk rencana Israel untuk menduduki Jalur Gaza, Palestina, dan menegaskan kembali "penentangan tegasnya" terhadap rencana tersebut.
"Prancis mengutuk rencana yang diadopsi semalam oleh pemerintah Israel untuk kembali memperluas operasi militernya guna menguasai Kota Gaza, dengan tujuan mengendalikan seluruh Jalur Gaza secara militer," tulis Kementerian Luar Negeri Prancis dalam sebuah pernyataan.
Kemlu Prancis menegaskan kembali "penentangan tegas" Paris terhadap rencana apa pun untuk menduduki Jalur Gaza dan menggusur paksa penduduknya seraya menggarisbawahi tindakan tersebut sebagai langkah menuju "pelanggaran serius hukum internasional" dan "kebuntuan mutlak."
"Tindakan tersebut akan merusak aspirasi sah rakyat Palestina untuk hidup damai dalam negara yang layak, berdaulat, dan bertetangga, serta akan menimbulkan ancaman bagi stabilitas regional," kata kementerian tersebut.
Kemlu Prancis lebih lanjut menegaskan kembali bahwa Prancis akan terus berupaya mewujudkan solusi dua negara, dan menekankan bahwa masa depan Gaza "harus menjadi bagian dari negara Palestina masa depan yang dipimpin oleh Otoritas Palestina."
"Prancis akan melanjutkan pekerjaan yang dimulai di New York, bersama dengan mitra-mitranya dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk mengerahkan misi stabilisasi internasional sementara guna menjamin keamanan warga Israel dan Palestina," katanya.
"Prancis menyerukan kepada mitra-mitranya dan semua negara lain untuk bergabung dalam upaya kolektif ini," katanya merujuk pada konferensi terbaru tentang solusi dua negara.
Di media sosial X, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot juga mengutuk rencana Israel tersebut.
"Prancis mengutuk rencana pemerintah Israel mempersiapkan pendudukan penuh atas Gaza. Operasi semacam itu akan memperburuk situasi yang sudah buruk tanpa memungkinkan pembebasan sandera Hamas, pelucutan senjatanya, atau penyerahannya," tulisnya.
Sumber: Sputnik/RIA Novosti-OANA
